Telepon : 0274-5027367
Email : info@widyamataram.ac.id
Oleh: Elza Qorina Pangestika, S.H., M.H., Dosen Program Studi Hukum dan Kepala Pusat Studi Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta
Setiap tanggal 8 Maret, dunia memperingati International Women's Day dengan berbagai ucapan penghargaan bagi perempuan. Media sosial dipenuhi pesan tentang perempuan tangguh, perempuan hebat, dan perempuan yang mampu melakukan banyak hal sekaligus. Namun di balik perayaan tersebut, ada satu pertanyaan mendasar yang jarang dibicarakan secara serius: mengapa beban reproduksi masih hampir sepenuhnya ditanggung oleh perempuan?
Secara biologis, perempuan telah memikul tanggung jawab yang tidak ringan. Perempuan mengalami menstruasi setiap bulan, menjalani kehamilan selama sembilan bulan, menghadapi risiko persalinan, serta menjalani proses menyusui dan merawat bayi di masa awal kehidupan. Semua proses ini bukan sekadar peristiwa biologis, tetapi juga membutuhkan energi fisik, mental, dan emosional yang besar.
Di saat yang sama, semakin banyak perempuan juga aktif dalam dunia kerja. Mereka menjalankan profesi, berkarier, dan berkontribusi secara ekonomi bagi keluarga maupun masyarakat. Dalam praktiknya, perempuan sering harus menjalani dua peran sekaligus: sebagai pekerja yang dituntut produktif di tempat kerja dan sebagai ibu yang memikul tanggung jawab domestik di rumah.
Kondisi ini sebenarnya telah diakui dalam kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan memberikan beberapa bentuk perlindungan bagi pekerja perempuan, seperti cuti melahirkan dan hak menyusui. Namun perlindungan tersebut belum sepenuhnya menghapus beban ganda yang dihadapi perempuan dalam kehidupan sehari-hari.
Ironisnya, ketika berbicara tentang program keluarga berencana, tanggung jawab tersebut kembali diarahkan kepada perempuan. Berbagai metode kontrasepsi yang paling umum digunakan, seperti pil KB, suntik, implan, maupun IUD, sebagian besar ditujukan kepada tubuh perempuan. Padahal, perempuan sebelumnya telah melalui proses biologis yang panjang dalam reproduksi.
Di sisi lain, metode kontrasepsi bagi laki-laki seperti vasektomi sebenarnya tersedia dan secara medis relatif aman. Prosedur ini bahkan dikenal sederhana dan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. Namun dalam praktik sosial, vasektomi masih jarang dipilih. Berbagai faktor berperan dalam kondisi ini, mulai dari stigma maskulinitas, kekhawatiran yang tidak berdasar, hingga rendahnya literasi mengenai kesehatan reproduksi laki-laki.
Akibatnya, tanggung jawab pengendalian kelahiran kembali dibebankan kepada perempuan. Padahal jika dilihat secara adil, perempuan telah menanggung sebagian besar proses reproduksi, mulai dari kehamilan, kelahiran hingga menyusui. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan reproduksi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga dengan konstruksi sosial mengenai peran gender.
Dalam konteks dunia kerja, ketimpangan ini juga berdampak nyata. Perempuan sering menghadapi stigma ketika hamil, dianggap kurang produktif setelah melahirkan, atau mengalami kesulitan menyeimbangkan pekerjaan dengan peran pengasuhan. Di sisi lain, tanggung jawab reproduksi jarang dipandang sebagai tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan.
Momentum International Women’s Day seharusnya tidak berhenti pada perayaan simbolik. Perayaan ini perlu menjadi ruang refleksi untuk melihat kembali bagaimana tanggung jawab biologis, sosial, dan ekonomi dibagi secara adil antara laki-laki dan perempuan.
Sudah saatnya diskusi mengenai keluarga berencana tidak lagi hanya berfokus pada tubuh perempuan. Laki-laki juga perlu dilibatkan secara lebih aktif dalam tanggung jawab reproduksi, baik melalui peningkatan literasi kesehatan reproduksi maupun perubahan cara pandang sosial mengenai peran ayah dalam keluarga.
Penghargaan terhadap perempuan tidak cukup diwujudkan melalui ucapan setiap tanggal 8 Maret. Penghormatan yang sesungguhnya tercermin dari sistem sosial yang lebih adil baik di rumah, di tempat kerja, maupun dalam kebijakan publik, di mana tanggung jawab reproduksi dipandang sebagai tanggung jawab bersama, bukan semata-mata beban perempuan.
