Telepon : 0274-5027367
Email : info@widyamataram.ac.id
"Secara normatif dalam Sistem Ekonomi Pancasila pembangunan ekonomi harus peduli pada lingkungan, bukan pembangunan yang merusak lingkungan dan hanya berorientasi jangka pendek."
Demikian yang dikemukakan oleh Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, Prof Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. merespons penyampaian oleh Prof. Ilham Habibie dalam FGD tentang Sistem Ekonomi Pancasila bertema "Menggali dan Mengkaji Arah dan Implementasi Ekonomi Pasar Berbasis Pancasila dan Konstitusi UUD 1945" di Habibie Center di Jakarta pada Rabu (14/2). Berbicara dalam forum itu antara lain Prof. Didik J. Rachbini, Umar Juoro, Fadhil Hasan, Arief Budimanta, Edhi Purnawan, Elan Satriawan, dan belasan ekonom senior lainnya.
Menurut Prof Edy, perhatian Indonesia terhadap lingkungan sudah cukup lama, yakni sejak 1970-an, dengan dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup di bawah Menteri Prof. Emiel Salim. "Namun perhatian itu lebih banyak pada tataran normatif, belum implementatif. Lebih pada political interest belum pada political action," ujar Ketua Yayasan Mubyarto Institute ini.
Sementara itu, peneliti Indef, Dr. Umar Juoro menegaskan, Sistem Ekonomi Pancasila mirip dengan yang dilakukan Jerman dengan Sistem Pasar Sosial atau Social Market Economy. "Jadi, dalam sistem ini persaingan tetap berjalan, namun Pemerintah tetap perlu campur tangan manakala tujuan kesejahteraan sosial tidak mewujud," ucap Umar.
Prof. Didiek J. Rachbini yang memimpin FGD tersebut menegaskan tentang masih perlu dirutinkannya forum-forum kajian untuk memformulasikan Sistem Ekonomi Pancasila ini. Didiek mengajak para ekonom dan ahli ilmu sosial lainnya untuk terus berdiskusi agar diperoleh bangun sistem yang utuh yang cocok untuk Indonesia.
Sementara itu, dosen Fakultas Ekonomi UGM, Elan Satriawan menegaskan bahwa Pancasila hanyalah sebagai principle guidance dalam ekonomi. "Dan ini sifatnya dinamis sesuai dengan perkembangan situasi yang terjadi," ucap mantan Staf Khusus Wakil Presiden tentang kemiskinan ini.
