Telepon : 0274-5027367
Email : info@widyamataram.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta menyelenggarakan Seminar Publik bertajuk “Politik Digital dan Masa Depan Demokrasi: Peran Mahasiswa dan Transformasi Kebijakan Publik” pada Jumat (4/7) di Auditorium UWM, Banyuraden, Gamping, Sleman. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan mahasiswa UWM dan peserta dari berbagai kampus eksternal, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap isu-isu digitalisasi dalam politik dan demokrasi.
Acara diawali dengan sambutan Ketua Panitia, Bilha Daimoi, yang menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi besar atas terselenggaranya kegiatan ini. “Terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diluangkan sehingga seminar ini dapat terlaksana dengan baik. Kami percaya, waktu yang Anda luangkan untuk belajar tidak akan sia-sia,” ujarnya.
Dekan Fakultas Hukum, Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum., dalam sambutannya menekankan pentingnya memahami digital sebagai penyederhanaan dalam konseptualisasi Informasi dan transaksi elektronik. “Digitalisasi telah membawa kemudahan akses dan efisiensi, maka, mahasiswa harus mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung demokrasi yang sehat,” tegasnya.
Acara yang dimoderatori oleh Diana Novitasari ini menghadirkan dua narasumber yaitu Deddy Suwadi SR, S.H., yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum Korwil Peradi Jawa Tengah, dan Dr. Teguh Imam Sationo, S.H., M.Sc. yang merupakan dosen Program Studi Hukum UWM.
Deddy menyoroti peran mahasiswa dalam transformasi kebijakan publik. “Sesuatu yang tidak benar jika diberitakan secara masif akan menjadi benar, maka, mahasiswa harus kritis terhadap arus informasi di era digital,” tambahnya.
Deddy juga menjelaskan konsep politik digital, pemerintah digital, demokrasi digital, kampanye digital, hingga mobilisasi digital. "Teknologi digital telah membuka kesempatan luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, termasuk melalui media sosial sebagai sarana ekspresi politik," pungkasnya.
Sementara itu, Teguh membahas mengenai pemisahan pemilu nasional dan lokal untuk penguatan demokrasi. “Mahkamah Konstitusi menuturkan pemilihan umum presiden/wakil presiden serta anggota legislatif yang berdekatan dengan pemilihan kepala daerah menyebabkan waktu bagi masyarakat untuk menilai kerja pemerintahan menjadi terbatas,” ungkapnya.
Seminar diakhiri dengan sesi tanya jawab yang interaktif antara peserta dan narasumber dan ditutup dengan harapan bahwa mahasiswa dapat menjadi motor penggerak dalam menjaga kualitas demokrasi di era digital.
