Telepon : 0274-5027367
Email : info@widyamataram.ac.id
Oleh: Dr. As Martadani Noor, M.A., Dosen Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta
Sepekan lalu, ruang publik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diwarnai desakan sekelompok warga menyusul unjuk rasa, menuntut pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 41 Tahun 2023 tentang Jaga Warga. Kekhawatiran dengan merujuk alasan bahwa regulasi tersebut dinilai berpotensi memicu gesekan horizontal dan menormalisasi keterlibatan kelompok warga dalam urusan keamanan yang semestinya menjadi ranah aparat negara. Kritik semacam ini wajar dalam iklim demokrasi. Namun, memandang Jaga Warga semata-mata dari kacamata curiga berisiko menjauhkan dari akar sosiologis dan kultural masyarakat Yogyakarta.
Secara kultural, DIY memiliki modal sosial kuat berupa kearifan lokal dan berkarakter inklusif. Wilayah di bawah kepemimpinan Raja Keraton Yogyakarta, tata nilai masyarakat Yogya bertumpu pada falsafah saling asah, asih, dan asuh serta toleransi tinggi.
Sikap inklusif itu tercermin nyata saat Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui massa unjuk rasa di gerbang Kompleks Kepatihan (10/11/2026). Alih-alih menjaga jarak di balik kekuasaan, Sultan memilih duduk bersila di tanah berhadapan dengan para pengunjuk rasa. Gestur tersebut mengirim pesan kultural yang kuat tentang kepemimpinan yang merangkul, setara, dan membuka ruang dialog tanpa sekat antara pemimpin dan rakyatnya. Meski saat Sultan menyampaikan respon tuntutan, terdengar celutukan. “…sebagai orang (luar Yogja ) yang pernah bermukim di Yogja, perlakukan terhadap Ngarsa Dalem Sri Sultan HB X oleh sebagian pengunjuk rasa…benar-benar luar biasa memalukan” Demikian respon melalui medsos, seorang alumnus pada sebuah kampus di Yogja dan kini berdomisili di Jakarta.
Semangat kesetaraan dan keterbukaan inilah yang diaktualisasikan melalui Pergub Jaga Warga. Dalam perspektif Sosiologi kultural, nilai komunal seperti tepa selira membutuhkan wadah agar tidak tergerus individualisme modern. Meminjam gagasan Sosiolog Jeffrey C. Alexander mengenai solidaritas sosial, kohesi sosial dapat berdasarkan kemampuan masyarakat memelihara perbedaan dalam bingkai kesetaraan dan keadilan. Jaga Warga bukanlah milisi sipil, melainkan perwujudan rasa memiliki warga terhadap ketenteraman lingkungannya dalam keberagaman dan kesetaraan.
Kekhawatiran terhadap perilaku represif, perlu diluruskan dengan melihat desain kelembagaannya. Secara struktural, kelompok Jaga Warga dari bawah atau kampung dibentuk dengan pola kerja koordinatif, baik dalam ide maupun tindakan. Jaga Warga bekerja sebagai mitra RT atau Ketua RW, serta terhubung dalam forum Omah Jaga Warga di tingkat kalurahan. Artinya, setiap langkah mengedepankan musyawarah mufakat dan mediasi, bukan pendekatan kekuasaan.
Lebih jauh lagi, Yogyakarta memiliki karakteristik demografis yang unik. sebagai kota pendidikan, ribuan pelajar dan mahasiswa dari berbagai penjuru Nusantara datang silih berganti setiap tahunnya. Tingginya mobilitas dan keragaman latar belakang ini menuntut adanya pranata sosial yang adaptif .
Pergub Jaga Warga berfungsi sebagai kanal penyelesaian masalah (problem solving) di tingkat akar rumput. Sosiologi asal Yogyakarta, Selo Soemardjan, pernah menekankan pentingnya lembaga kemasyarakatan yang selaras dengan budaya lokal untuk meredam gejolak perubahan sosial. Ketika terjadi kesalahpahaman antara warga lokal dengan pendatang, Jaga Warga hadir sebagai mediator kultural yang mengutamakan kekeluargaan sebelum persoalan meruncing ke ranah hukum formal.
Kehadiran warga pendatang, khususnya kaum muda dan mahasiswa, adalah dinamika sosial yang harus dikelola dengan bijak. Jaga Warga mengandung prinsip pengakuan terhadap perbedaan di dalam bingkai kebersamaan sebagai bagian dari proses akulturasi beriringan asimilasi secara selektif.
Pencabutan Pergub Jaga Warga karena kekhawatiran penyalahgunaan di lapangan ibarat membakar lumbung hanya karena takut ada tikus di dalamnya. Jika ditemukan oknum yang melenceng yang perlu dibenahi adalah pengawasan di tingkat tapak bahkan tanpa ragu dengan penegakan hukum, bukan menghapus instrumen kearifan lokalnya sebagai ikhtiar merawat inklusivitas Jaga Warga.
