Telepon : 0274-5027367
Email : info@widyamataram.ac.id
Oleh Dr.(Cand) Shulbi Muthi Sabila Salayan Putri, S.I.Kom., M.I.Kom., Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta
Bahasa sering dianggap hanya sekadar alat komunikasi. Namun dalam praktik sosial, bahasa tidak pernah benar-benar bebas nilai. Ia membawa makna, kepentingan, bahkan relasi kuasa yang kerap tidak disadari. Salah satu bentuk yang paling dekat dengan keseharian adalah penggunaan bahasa sapaan “ketua”, “tum”, “kakanda”, “abangda”, dan sebagainya
Sekilas terdengar biasa. Tapi, apakah benar sesederhana itu? Dalam perspektif komunikasi, sapaan bukan hanya kata, melainkan praktik simbolik. Ia bisa menjadi cara untuk menegaskan posisi, siapa yang memiliki otoritas, siapa yang perlu menyesuaikan diri, dan siapa yang berada dalam posisi subordinat. Ketika digunakan secara berulang dan tidak kontekstual, sapaan dapat bergeser dari bentuk penghormatan menjadi alat untuk membangun atau menjaga relasi kuasa.
Namun, tidak semua sapaan bisa disederhanakan sebagai “penjilatan”. Dalam budaya Indonesia, penggunaan sapaan adalah bagian dari etika komunikasi dan kesantunan sosial. Banyak orang menggunakannya secara tulus sebagai bentuk penghormatan. Masalah muncul ketika sapaan digunakan secara berlebihan bukan lagi sebagai etika, tetapi sebagai strategi untuk mendapatkan pengakuan, akses, atau posisi tertentu.
Karena itu, yang perlu dikritisi bukan sekadar katanya, melainkan konteks dan niat di baliknya. Sapaan yang sama bisa bermakna berbeda tergantung situasi dan relasi antarindividu. Ia bisa menjadi jembatan kedekatan, tetapi juga bisa menjadi alat legitimasi kuasa. Lebih jauh, jika ditelaah dalam dinamika komunikasi sehari-hari, bahasa sapaan juga sering bekerja sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap struktur sosial yang sudah ada. Individu tidak selalu bebas memilih bagaimana ia berbicara, karena ada tekanan norma yang mengatur bagaimana seharusnya ia menyapa orang lain. Dalam konteks ini, bahasa menjadi semacam “kode sosial” yang harus dipatuhi agar seseorang dianggap pantas, sopan, atau layak berada dalam suatu lingkungan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan ekspektasi sosial dan budaya. Seseorang bisa saja menggunakan sapaan tertentu bukan karena keinginan personal, tetapi karena tuntutan situasi. Ketika semua orang menggunakan istilah “ketua” atau “kakanda”, maka jika tidak menggunakannya justru bisa dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Di sinilah bahasa berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang halus namun efektif.
Di sisi lain, penggunaan sapaan juga dapat menciptakan apa yang bisa disebut sebagai “hierarki yang dinormalisasi”. Relasi kuasa tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang kaku atau memaksa, melainkan tampil dalam bentuk yang lebih lunak dan diterima. Sapaan yang berulang-ulang digunakan dapat membuat posisi tertentu terlihat wajar untuk dihormati lebih, tanpa perlu dipertanyakan. Akibatnya, batas antara penghormatan dan subordinasi menjadi semakin kabur.
Lebih menarik lagi, dalam konteks digital seperti media sosial, praktik ini justru semakin meluas. Sapaan-sapaan tersebut tidak hanya digunakan dalam interaksi formal, tetapi juga dalam ruang publik yang cair. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa tidak hanya hadir dalam struktur organisasi, tetapi juga direproduksi dalam komunikasi sehari-hari yang tampak santai. Bahkan, dalam beberapa kasus, bahasa sapaan menjadi bagian dari pencitraan diri, di mana seseorang sengaja menampilkan diri sebagai “dekat” dengan figur tertentu melalui cara ia menyapa.
Namun demikian, penting untuk diingat bahwa bahasa tetap memiliki sifat yang fleksibel. Ia bisa digunakan untuk memperkuat kuasa, tetapi juga bisa menjadi alat untuk mereduksi jarak dan membangun kesetaraan. Kesadaran inilah yang menjadi kunci. Ketika individu mulai memahami bahwa setiap pilihan kata memiliki implikasi sosial, maka komunikasi tidak lagi sekadar kebiasaan, melainkan menjadi praktik yang reflektif.
Dengan demikian, membaca bahasa sapaan tidak cukup hanya pada permukaan kata, tetapi perlu melihat struktur sosial yang melatarbelakanginya. Siapa yang diuntungkan dari penggunaan sapaan tersebut? Siapa yang harus menyesuaikan diri? Dan bagaimana praktik ini terus direproduksi tanpa disadari? Jika praktik bahasa sapaan seperti ini terus digunakan tanpa refleksi, maka yang terjadi bukan sekadar kebiasaan linguistik, tetapi normalisasi relasi kuasa dalam kehidupan sehari-hari. Sapaan yang awalnya tampak sederhana perlahan membentuk pola komunikasi yang menempatkan sebagian individu sebagai pihak yang selalu dihormati, sementara yang lain terbiasa berada dalam posisi menyesuaikan diri.
Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat struktur hierarkis yang tidak lagi dipertanyakan. Relasi kuasa menjadi sesuatu yang dianggap wajar, bahkan “seharusnya demikian”. Ketika bahasa terus-menerus mereproduksi posisi atas dan bawah, maka ketimpangan tidak hanya terjadi dalam praktik sosial, tetapi juga tertanam dalam cara berpikir.
Lebih dari itu, penggunaan sapaan yang berulang dan tidak kritis juga berpotensi mengikis keotentikan komunikasi. Interaksi tidak lagi didasarkan pada ketulusan, melainkan pada perhitungan sosial bagaimana harus berbicara agar diterima, dihargai, atau diuntungkan. Dalam kondisi ini, bahasa kehilangan fungsinya sebagai medium yang jujur, dan berubah menjadi alat negosiasi posisi.
Di sisi lain, generasi yang terus berada dalam lingkungan komunikasi seperti ini bisa saja menginternalisasi bahwa kedekatan harus dibangun melalui penyesuaian terhadap kuasa, bukan melalui kesetaraan. Mereka belajar bahwa untuk “masuk” atau diakui, ada cara-cara tertentu dalam berbahasa yang harus diikuti, meskipun tidak selalu sesuai dengan nilai personal mereka.
Namun, ini bukan berarti bahasa sapaan harus dihilangkan, yang menjadi persoalan adalah ketika ia digunakan tanpa kesadaran. Jika terus digunakan secara reflektif dengan memahami konteks, relasi, dan tujuan komunikasi sapaan tetap bisa menjadi bagian dari etika tanpa harus memperkuat ketimpangan. Karena pada akhirnya, yang menentukan bukanlah katanya, tetapi bagaimana dan untuk apa bahasa itu digunakan. Jika dibiarkan tanpa kritik, ia bisa menguatkan relasi kuasa. Tetapi jika disadari, ia justru bisa menjadi alat untuk membangun komunikasi yang lebih setara.
