Home
news
Kebijakan EKonomi Pemerataan Harus By Design

Kebijakan EKonomi Pemerataan Harus By Design


Senin, 2021-06-28 - 05:32:15 WIB

Persoalan Covid-19 menimbulkan respon dan sikap yang berbeda-beda dikalangan masyarakat dengan cara yang beragam. Pandemi Covid-19 dapat diambil hikmah sebagai momentum untuk melakukan perubahan kebijakan ekonomi yang pro pemerataan dan bukan sekadar berorientasi pada pertumbuhan. Demikian dikatakan Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH.,SU., MIP Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Polhukam) selaku Keynote Speaker dalam webinar Ekonomi dan Politik bertajuk Pandemi sebagai Momentum Perubahan Kebijakan Ekonomi Pro Pemerataan, pada Sabtu (26/6/2021).

Narasumber webinar Ahmad Erani Yustika (Guru Besar FEB Universitas Brawijaya) dan Kiki Verico S.E., IMRI., Ph.D. (LPEM FEB Universitas Indonesia). Sementara penanggap dalam webinar yakni DR. Halim Alamsyah, S.E., S.H., M.A (Ketua Dewan Komisioner LPS 2015-2020) dan Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec (Rektor Universitas Widya Mataram). Webinar digelar oleh MMD Initiative yang diikuti ratusan peserta melalui aplikasi zoom dan live youtube.

“Semenjak Covid-19 merebak, Pemerintah berusaha menyelesaikan dengan baik dan memproyeksikan anggaran diluar APBN, sehingga perlu APBN baru. Dari sana unsur politik mulai masuk, sehingga situasi politik nasional memanas. Dari sisi agama, ada hikmah dari persoalan Covid-19 karena pada setiap kesulitan itu selalu ada hikmah. Dalam menyikapi pandemi ini tidak bisa untuk tidak kreatif dan inovatif,” ungkap Menko Polhukam.

Menurut Prof Edy, momentum pandemi bukan saja telah meningkatkan kemiskinan, kekufuran, tetapi juga menaikkan ketimpangan pendapatan masyarakat. Karenanya, ini bisa menjadi warning bagi kita semua, bagi Pemerintah, dan diambil hikmahnya dengan memfokuskan kebijakannya mengatasi persoalan ketimpangan dengan kebijakan yang lebih pro-pemerataan.

Pada masa Orde Baru diskursus tentang pemerataan sangat menggema, karena banyak kritik yang menganggap Pemerintah sangat mendewakan pertumbuhan ekonomi, dan dinilai berpegang pada tricle down effect theory yang dianggap tidak terbukti. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang akan menetes ke masyarakat lapis bawah, ke masyarakat miskin, ternyata tidak terjadi.

“Dalam konteks pro-pemerataan pada masa Orde Baru ini, pemerataan diberi jabaran yang lebih luas, bukan sekedar pemerataan pendapatan dalam masyarakat, seperti yang banyak dipersepsikan sekarang, tetapi dijabarkan dalam 8 Jalur Pemerataan dari pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, pemerataan pembagian pendapatan hingga pemerataan kesempatan memperoleh keadilan,” papar Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) itu.

Jika dilihat aspek investasi asing sejak sebelum dan masa pandemi, lanjut Prof Edy, akan diperoleh data masuknya investasi tersebut dari tahun ke tahun secara proporsional semakin sedikit menyerap atau menciptakan kesempatan kerja baru. Investasi meningkat, namun rasio nilai investasi terhadap penyerapan angka kerja baru menurun. Dengan kata lain elastisitas investasi terhadap penyerapan Angkatan kerja baru semakin kecil. Situasi seperti ini, secara teoritik, berkelindan dengan pemerataan, yang potensial meningkatkan ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan di masyarakat. Ini tentu saja bisa saja juga didorong oleh dampak disruptive technology era yang menyebabkan investasi semakin capital intensive.

Ketua Dewan Pakar Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY itu menambahkan, kalau kita ingin mendorong terjadinya perubahan kebijakan yang lebih pro-pemerataan dan pro-poor, harus ada by – design. Misalnya bagaimana investasi-investasi diarahkan pada bidang yang memiliki multiplier effect langsung atau tidak langsung bagi penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya sektor-sektor usaha ekonomi mikro sehingga pendapatan mereka meningkat, dan memperkecil ketimpangan yang ada.

“Kekhawatiran terjadinya pemerataan kemiskinan tidak perlu lagi terjadi, karena secara rata-rata income per kapita rakyat Indonesia saat ini rata-rata US$ 4174,9 atau Rp 59,1 juta. Artinya, bisa saja laju pertumbuhan kita sedikit menurun, namun lebih berkualitas, dengan diarahkan pada pertumbuhan yang pro-pemerataan dan pro-poor, serta pro-employment, ” papar Prof Edy.

Guru Besar Ilmu Ekonomi itu mengatakan, pada masa Covid-19 ini jumlah penduduk miskin meningkat. Setelah pertama kali tahun 2019 porsi penduduk miskin sudah turun menjadi satu digit, kini kembali meningkat dua digit. Angka terakhir penduduk miskin September 2020 mencapai 27,55 juta orang, atau setara dengan 10,19 persen. Ini meningkat 2,76 juta dibandingkan posisi September 2019 yang mencapai 24,97 juta orang. Peningkatan ini pasti akan lebih besar jika tidak ada berbagai skim untuk penduduk miskin melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Berbagai skim tersebut sangat membantu penduduk miskin, namun harus sudah dipikirkan dampak dari bantuan yang bisa memunculkan lagi budaya kemiskinan. Ini sangat berbahaya yang bisa melestarikan kemiskinan itu sendiri secara substantif, dan ketergantuangan (dependensi) penduduk miskin pada berbagai bantuan pemerintah. Jangan sampai terjadi they are poor (not) because poor, but the are because poor policy,” tutup Prof Edy.

©HumasWidyaMataram


Share Berita


Komentari Berita