Telepon : 0274-5027367
Email : info@widyamataram.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk "Sinergi Kebijakan Daerah, Hukum Adat, dan Tantangan di Era Modern di Daerah Istimewa Yogyakarta" dengan tema "Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal". Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (24/6) di Auditorium Gedung Piwulangan Lantai 3 Kampus Terpadu UWM ini dihadiri oleh dosen, mahasiswa, serta pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pembangunan daerah dan ketahanan pangan.
Seminar dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Hukum UWM, Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum., yang dalam sambutannya menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan isu strategis yang memerlukan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, serta lembaga adat. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk melahirkan gagasan dan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang keilmuan dan praktisi, yaitu Andri, S.TP., M.Sc., Sekretaris Yayasan Mataram Yogyakarta sekaligus Abdi Dalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang memaparkan materi mengenai Warisan Agraris Kraton Yogyakarta dan Inovasi Pertanian untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan. Selanjutnya, Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., M.H., M.Sc., Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UWM, menyampaikan materi mengenai Hamemayu Hayuning Bawana sebagai Landasan Hukum dan Kebijakan Keistimewaan DIY dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan.
Seminar juga menghadirkan Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M., yang mengulas pentingnya ketahanan pangan berbasis kearifan lokal sebagai upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Sementara itu, Seto Cahyono, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, menjelaskan bahwa penguatan sistem pangan lokal merupakan fondasi penting dalam menghadapi tantangan krisis pangan global.
Diskusi berlangsung secara interaktif dengan antusiasme tinggi dari peserta. Berbagai pandangan mengenai penguatan regulasi, perlindungan hukum terhadap kearifan lokal, pemanfaatan potensi daerah, hingga kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam forum akademik tersebut.
Melalui seminar nasional ini, Fakultas Hukum UWM menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara dan Hukum Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta menghasilkan pemikiran akademik yang mampu mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional berbasis kearifan lokal.
Seminar ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, praktisi, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga berpijak pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai kekuatan utama pembangunan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
