Telepon : 0274-5027367
Email : info@widyamataram.ac.id
Praktik politik uang masih menjadi ancaman dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Politik uang yang tak terkendali menjadi ancaman serius terhadap demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi pemilih khususnya pemilih pemula membangun kesadaran tentang bahaya politik uang. Hal ini disampaikan SL. Harjanta, M.Si di hadapan anggota Karang Taruna, Wonorejo, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, berlokasi di Pendopo Padukuhan Wonorejo.
Dosen Program Studi (Prodi) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mataram (UWM) ini mengatakan, edukasi tentang bahaya politik uang momentumnya tepat disampaikan pada para pemuda mengingat bulan Desember mendatang, Kabupaten Sleman akan menyelenggarakan Pilkada. Ada beberapa dampak yang dihasilkan terkait dengan politik uang.
”Beberapa dampak politik uang, antara lain pemimpin yang terpilih bisa jadi bukan orang yang kompeten karena dia jadi bupati atau walikota dengan mengandalkan uang. Selain itu, politik uang potensial menyebabkan penyimpangan APBD. Bupati maupun Walikota yang terpilih dengan politik uang, cenderung akan mengembalikan modal,” paparnya pada Rabu (5/8/2020).
Lebih jauh, Harjanta menyebutkan, sosialisasi itu juga dijelaskan berbagai varian politik patronase. Dalam literatur, serangan fajar hanya salah satu bentuk dari politik patronase. Bentuk politik patronase yang lain bisa berupa kebijakan atau proyek tertentu, program anti kemiskinan, pelayanan kesehatan hingga pemberian bantuan yang menyasar komunitas tertentu. Semuanya itu bertujuan agar penerima atau pemilih memberikan suara untuk kandidat yang melakukan praktik politik patronase itu.
”Prinsipnya dalam politik patronase ada timbal balik atau pertukaran antara kandidat dan pemilih,” jelas Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu.
Di lokasi kegiatan, Cahyo sebagai salah satu peserta mengaku mendapat pemahaman baru terkait bahaya politik uang. Sebelumnya bagi sebagian pemilih, politik uang dianggap hal yang biasa. ”Memang tidak mudah untuk menghilangkan praktik politik uang di tengah-tengah masyarakat. Namun kita sebagai pemuda harus berani memulai untuk menolak politik uang. Setelah mendengarkan penjelasan ini, pemuda harus membangun kesadaran bahwa politik uang tidak sehat untuk demokrasi,” ucapnya.
Kegiatan sosialisasi dengan tema Membentuk Budaya Anti Politik Uang di Kalangan Pemilih Pemula Jelang Pilkada Sleman Tahun 2020 itu merupakan bagian program Pengabdian kepada Masyarakat yang dijalankan dosen Prodi Administrasi Publik bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UWM dan Karang Taruna setempat.
©HumasWidyaMataram
