Telepon : 0274-5027367
Email : info@widyamataram.ac.id
Teknologi pangan yang seharusnya menjadi solusi bagi ketahanan pangan nasional ternyata tak lepas dari cengkeraman kekuasaan elit politik. Hal tersebut menjadi pokok bahasan dalam presentasi bertajuk "Teknologi Pangan dan Oligarki Politik: Analisis Kritis" yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Ambar Rukmini, M.P., Dosen Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta.
Pemaparan ini disampaikan pada kegiatan Diskusi Terbuka bertemakan Teknologi Pangan Untuk Siapa? Menakar Politik Pangan Nasional di Tengah Cengkraman Oligarki Politik yang diselenggarakan oleh Forum Bulaksumur G10 pada Selasa (8/6). Forum Bulaksumur G10 adalah suatu komunitas akademik yang lahir di tengah kondisi dunia yang tidak harmonis, yang disebabkan oleh tidak adanya interelasi antar unsur-unsur kehidupan yang seimbang dan selaras, demikian yang dikutip dari akun media sosial Instagram melalui @forum.bulaksumurg10.
Dalam paparannya, Prof. Ambar mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi pangan di Indonesia, mulai dari era Revolusi Hijau hingga digitalisasi rantai pasok saat ini, telah membawa dampak besar terhadap pola konsumsi, distribusi, dan struktur sosial ekonomi. Namun di sisi lain, teknologi pangan modern justru memperlebar kesenjangan antara pelaku usaha besar dan petani kecil.
Menurutnya, teknologi pangan telah dikuasai oleh korporasi besar yang memiliki koneksi kuat dengan elite politik. “Ketika kebijakan pangan berpihak pada kelompok berkepentingan, maka rakyat kecil kehilangan akses, baik terhadap teknologi maupun produk pangan berkualitas,” tegasnya.
Presentasi ini juga memaparkan berbagai kasus nyata, seperti oligopoli beras dan kelangkaan minyak goreng, yang menunjukkan bagaimana kekuasaan ekonomi-politik terpusat pada segelintir pemain besar. Bahkan proyek food estate yang dicanangkan pemerintah dinilai lebih menguntungkan kontraktor besar daripada masyarakat lokal, dengan minimnya pelibatan publik dan rentan terhadap eksploitasi lahan adat.
Prof. Ambar menegaskan bahwa sistem pangan nasional saat ini sedang berada dalam bayang-bayang praktik oligarki, di mana keputusan-keputusan strategis banyak dikendalikan oleh jaringan elite politik dan bisnis. “Inilah saatnya mendorong desentralisasi penguasaan teknologi pangan, agar petani kecil dan UMKM mendapat ruang lebih besar dalam tata kelola pangan nasional,” ujarnya.
Sebagai solusi, Prof. Ambar menawarkan pendekatan demokratisasi teknologi melalui pelatihan, dukungan kebijakan anti-monopoli, subsidi teknologi untuk petani kecil, serta kemitraan multi-sektor. Ambar juga menekankan pentingnya penguatan gerakan masyarakat sipil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pangan Indonesia.
Presentasi ini menjadi pengingat bahwa upaya mencapai ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari pembenahan sistem politik dan ekonomi. Reformasi struktural menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan keadilan pangan dan keberlanjutan nasional.
