Berbagai upaya telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan. Kendati demikian, masalah kemiskinan dan ketimpangan masih saja melekat di Indonesia sejak masa kolonial hingga saat ini. Tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari 60 persen di tahun 1970 menjadi 9,78 persen pada Maret 2020. Namun, dalam ukuran absolut jumlah kemiskinan masih besar yaitu masih 26,42 juta jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Begitupun dengan ketimpangan yang ditandai dengan Rasio Gini meningkat dari 0.350 di tahun 1965 menjadi 0.381 di tahun 2020. Oleh karena itu perlu upaya dan perhatian serius dari pemerintah dalam menangani masalah ini.
Hal itu disampaikan oleh Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec, Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta sebagai narasumber dalam The 10th International Conference of Muhammadiyah and Aisyiyah Higher Education Association (ICMAHEA) yang di gelar Universitas Muhammadiyah Palembang melalui Zoom Video Conference. Acara konferensi internasional ini diikuti sekitar 233 peserta dan berlangsung selama dua hari pada Jum’at dan Sabtu,25-26 September 2020.
Konferensi Internasional bertema Implementation of Research to Improve Social and Economic Welfare itu di buka oleh: Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili Dr. H. Akhmad Najib, SH., M.Hum, Dr. Abid Djazuli., MM (Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang), dan Prof. Dr. Lincolin Arsyad, M.Sc (Ketua Majelis Dikilitbang PP Muhammadiyah).
Narasumber lain yang bicara dalam Konferensi itu diantaranya Prof. Dr. Masato Tominaga (Professor di Saga University, Japan), Prof. M. Lutfi Arslan (Professor di Istanbul Medeniyet University, Turkey), Prof. Datuk Ts. Dr. Ahmad Fauzi Ismail (Wakil Rektor Penelitian dan Inovasi Universitas Teknologi Malaysia), Dr. Mohammad Ali (UCLA, USA), dan beberapa narasumber dari Perguruan Tinggi lainnya.
Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) periode 2008-2009 itu menambahkan bahwa dalam 10 tahun terakhir penurunan penduduk miskin masih sangat lambat dan Rasio Gini ketimpangan cenderung meningkat. “Kebijakan pemerintah yang secara khusus memberantas kemiskinan dan menghilangkan disparitas perlu dilakukan untuk menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi Indonesia” papar Anggota Parampara Praja DIY itu pada Jumat (25/9/2020).
Dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia, lanjut Prof Edy yang juga sebagai Wakil Ketua Majelis Dikilitbang PP Muhammadiyah, pemerintah perlu mengatasi hambatan dari program itu antara lain dengan melakukan koordinasi antar lembaga yang rendah, kebijakan yang bersifat konsumtif, rendahnya follow-up program, dan rendahnya ketersediaan layanan dasar.
“Oleh karenanya Intervensi pemerintah sangat diperlukan agar masyarakat miskin memiliki akses untuk meningkatkan pendapatannya dan mengurangi disparitas pendapatan di masyarakat,” ucap Prof Edy.
Prof Edy menambahkan, masyarakat yang rentan miskin menjadi masalah utama kemiskinan di Indonesia. Dampak pandemi Covid-19 saat ini menyebabkan mereka yang rentan akan berada pada kemiskinan yang mendalam. Pemerintah memprediksi kemiskinan di Indonesia akan meningkat sekitar 10.6 persen di tahun 2020. Sementara itu, World Bank memproyeksikan tingkat kemiskinan di Indonesia akan meningkat dalam dua skenario yaitu skenario ringan sekitar 10.7 persen sedangkan skenario berat sebesar 11.6 persen di tahun 2020.
“Pemerintah perlu meningkatkan program bantuan sosial, subsidi, dan memperkuat keamanan dalam mengatasi masyarakat yang miskin dan rentan ini,” tutup ahli Ekonomi itu.
©HumasWidyaMataram