Saat ini masyarakat dunia menjalani kehidupan post-covid 19. Selama pandemi, sebagian besar negara menerapkan kebijakan disconnect-passive lifestyle dan menggunakan komunikasi digital. Hal ini disampaikan oleh Dr.rer.soc. Masduki, S.Ag., M.Si. yang merupakan dosen Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII). sebagai narasumber dalam acara Seminar Nasional “Kebudayaan dalam Pembangunan Berkelanjutan” di Pendopo Agung Kampus Terpadu UWM pada Kamis (5/10/2023). Narasumber lain dalam acara ini adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Widya Mataram (UWM), Dr. AS Martadani Noor, M.A. dan M. Taufiq Arrahman, S.I.P., M.P.A yang merupakan Perencana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Acara ini diawali dengan sambutan Rektor UWM, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.
Lebih lanjut, Masduki menyatakan bahwa di era digital saat ini, banyak individu merasa terhubung dengan asal negara mereka melalui berbagai media sosial, platform online, dan jaringan digital. Hal ini dikenal sebagai nasionalisme digital, dimana orang merayakan serta memperkuat identitas kebangsaan mereka melalui interaksi yang terjadi di dunia maya.
Tantangan budaya digital hari ini adalah freedom to hate. “Faktor yang mempengaruhi buruknya indeks kesopanan di dunia maya di Indonesia antara lain adanya hoax, scam, penipuan, ujaran kebencian, dan diskriminasi,” ungkap Masduki.
Solusi structural dalam hal ini antara lain pendekatan regulasi ala Eropa yaitu digital service act, digital citizenship act, publisher rights, dan anti-disinformation act. Pendekatan akademik yang dapat dilakukan adalah dengan perlu mengkaji digital transformation and human right issues. “Untuk pendekatan kultural dapat dengan gerakan budaya digital berbasis keistimewaan dan kedaulatan digital,” kata Masduki.
Humas@UWM