Telepon : 0274-5027367
Email : info@widyamataram.ac.id
Kebijakan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki beberapa catatan, diantaranya pemenuhan akses kelompok rentan terhadap kebutuhan dasar, meningkatkan cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesejahteraan Sosial (Jamkesos), serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh M. Taufiq Arrahman, S.I.P., M.P.A yang merupakan Perencana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY sebagai narasumber dalam acara Seminar Nasional “Kebudayaan dalam Pembangunan Berkelanjutan” di Pendopo Agung Kampus Terpadu UWM pada Kamis (5/10/2023). Narasumber lain dalam acara ini adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Widya Mataram (UWM), Dr. AS Martadani Noor, M.A. dan Dr.rer.soc. Masduki, S.Ag., M.Si. yang merupakan dosen Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII). Acara ini diawali dengan sambutan Rektor UWM, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.
Lebih lanjut, Taufiq menyatakan bahwa arah kebijakan kecukupan pangan diantaranya penguatan desa mandiri pangan, penerapan sistem pertanian berkelanjutan, memperpendek rantai pasok pangan melalui keberadaan Pasar Mitra Tani (PMT) dan intensifikasi pertanian dengan peningkatan kualitas lahan dan distribusi sarana produksi.
“Keterlibatan aktif non-state actor dalam Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya bagi perguruan tinggi adalah melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dalam membantu Pemerintah Daerah DIY dalam kesejahteraan masyarakat,” kata Taufiq.
Isu Pembangunan berkelanjutan strategis yang menjadi permasalahan di DIY diantaranya yaitu ancaman bencana alam masih ada dan khusus untuk bencana hidrometeorologi mengalami peningkatan akibat fenomena perubahan iklim, kurangnya lahan terbuka hijau public dan semakin menurunnya area terbuka hijau menjadi lahan terbangun, alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, serta kolaborasi pemerintah, pengusaha dan masyarakat yang belum optimal.
“Masalah lainnya yaitu permasalahan sampah dan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) belum tertangani secara baik dan optimal, menurunnya kualitas dan kuantitas air, kemiskinan, dan kesenjangan,” ungkap Taufiq.
SDGs sendiri juga menuai beberapa kritik, antara lain tidak mengatasi akar masalah, sifat universal yang tidak memadai, tidak mengatasi ketidaksetaraan, dan keterbatasan sumber daya. “Selain itu terdapat kritik tentang kurangnya akuntabilitas, tidak memperhitungkan budaya local, dan kemungkinan greenwashing,” pungkasnya.
Humas@UWM ???????
