Telepon : 0274-5027367
Email : info@widyamataram.ac.id
Oleh: Dwi Astuti, S.Sos., M.Si., Dosen Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta
Setiap tanggal 27 Februari, dunia memperingati World NGO Day sebagai momentum reflektif untuk mengapresiasi kontribusi organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam membangun kehidupan sosial yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Gagasan peringatan ini pertama kali dicetuskan pada tahun 2009 dan kemudian memperoleh pengakuan internasional pada tahun 2014. Kehadirannya bukan sekadar simbolik, melainkan menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada negara dan mekanisme pasar. Di antara keduanya, terdapat ruang masyarakat sipil yang hidup dan dinamis, tempat LSM memainkan peran penting sebagai penggerak kesadaran, penguat partisipasi, sekaligus penjaga nilai-nilai demokrasi.
Dalam konteks konseptual, LSM merupakan bagian integral dari civil society yang berfungsi menjembatani kepentingan masyarakat dengan struktur kekuasaan. LSM lahir dari kebutuhan warga untuk mengorganisasi diri, menyuarakan aspirasi, dan merespons persoalan sosial yang tidak tertangani secara optimal oleh institusi formal. Di banyak negara, termasuk Indonesia, LSM menjadi aktor strategis dalam membangun budaya partisipasi publik. Mereka tidak hanya menjalankan program karitatif seperti bantuan sosial atau layanan kemanusiaan, tetapi juga mendorong transformasi sosial melalui pendidikan kritis, advokasi kebijakan, serta penguatan kapasitas komunitas. Dengan demikian, peran LSM bergerak dari pendekatan berbasis belas kasih menuju pendekatan pemberdayaan yang menekankan perubahan struktur dan sistem.
Perjalanan historis LSM di Indonesia menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan konfigurasi politik nasional. Pada masa Orde Lama, organisasi sosial dan keagamaan banyak berfokus pada pelayanan kesejahteraan masyarakat, pendidikan dasar, serta kegiatan sosial berbasis solidaritas komunitas. Memasuki era Orde Baru, ketika ruang demokrasi mengalami pembatasan, LSM berkembang sebagai ruang alternatif bagi pendidikan kritis dan pengembangan wacana sosial-politik. Di tengah keterbatasan kebebasan berekspresi, sejumlah LSM mengambil peran dalam advokasi hak asasi manusia, isu lingkungan, pemberdayaan petani dan buruh, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat. Reformasi 1998 kemudian membuka ruang yang lebih luas bagi tumbuhnya organisasi masyarakat sipil. Pada fase ini, LSM semakin aktif dalam isu demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, advokasi kebijakan publik, kesetaraan gender, hingga perlindungan kelompok rentan. Perubahan konteks politik tersebut menunjukkan bahwa eksistensi LSM selalu beradaptasi dengan kebutuhan zaman dan tantangan sosial yang dihadapi masyarakat.
Salah satu kontribusi paling signifikan LSM adalah penyediaan ruang belajar non-formal bagi masyarakat. Tidak semua persoalan sosial dapat dijawab oleh sistem pendidikan formal yang bersifat kurikuler dan administratif. LSM menghadirkan ruang pembelajaran yang kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada aksi. Di ruang-ruang ini, masyarakat diajak memahami akar persoalan yang mereka hadapi—baik kemiskinan, ketimpangan, diskriminasi, maupun marginalisasi—secara struktural dan sistemik. Proses belajar tersebut tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi berlanjut pada pembentukan kesadaran kritis dan kapasitas kolektif untuk bertindak. Pelatihan advokasi, literasi hukum, pendidikan politik warga, hingga penguatan ekonomi berbasis komunitas menjadi instrumen konkret dalam membangun daya tawar masyarakat. Dengan pendekatan demikian, warga tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang aktif dan reflektif.
Dalam praktiknya, LSM juga berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan negara. Mereka mengartikulasikan aspirasi warga ke dalam bahasa kebijakan, melakukan kajian berbasis data lapangan, serta mengawal implementasi program publik agar lebih responsif dan akuntabel. Pada saat yang sama, LSM menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Peran ganda ini menuntut integritas, kapasitas organisasi, serta kemampuan membangun jejaring kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan komunitas akar rumput.
Di era kontemporer, LSM menghadapi tantangan baru yang tidak ringan. Keterbatasan sumber daya pendanaan, tuntutan profesionalisme organisasi, dinamika regulasi, serta perubahan lanskap digital menuntut adaptasi yang cepat. Polarisasi sosial dan arus disinformasi juga menjadi ujian tersendiri dalam menjaga kepercayaan publik. Namun justru dalam situasi yang kompleks ini, keberadaan LSM semakin relevan. Ketika masyarakat dibanjiri informasi tetapi kekurangan ruang refleksi kritis, LSM dapat menjadi wahana dialog dan pembelajaran yang memperkuat literasi sosial serta solidaritas kolektif.
Memperingati World NGO Day pada akhirnya adalah momentum untuk menegaskan kembali bahwa pembangunan sejati bukan semata pertumbuhan ekonomi atau pencapaian indikator statistik. Pembangunan yang bermakna adalah proses yang memanusiakan, memberdayakan, dan melibatkan warga sebagai aktor utama. LSM, dengan segala dinamika dan keterbatasannya, telah menjadi ruang belajar sosial yang penting dalam membangun kesadaran, memperkuat keberanian bersuara, dan mendorong tindakan nyata demi perubahan. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang tercerahkan dan berdaya melalui kehadiran LSM, sehingga demokrasi tidak hanya menjadi sistem politik, tetapi juga menjadi praktik hidup sehari-hari yang adil dan partisipatif.
