Telepon : 0274-5027367
Email : info@widyamataram.ac.id
“Apabila pemimpin suatu negara, atau para pengambil kebijakan dapat bersikap mandiri, tegas, dan tidak tunduk pada keinginan atau kepentingan oligarki, maka potensi mewujudkan Pemerintahan yang baik, bersih, dan secara riil berorientasi pada kepentingan publik, akan lebih terbuka.”
Kalimat tersebut disampaikan pakar Kebijakan dan Ekonomi Pembangunan, Prof. Edy Suandi Hamid pada Jumat (18/11) dalam Simposium Ekonom Muhammadiyah 2022: Kado untuk Persyarikatan Bangsa yang diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (AFEB PTMA).
Begitupun jika terjadi sebaliknya, maka kebijakan publik akan tersandera kepentingan oligarki, dan akibatnya kepentingan masyarakat akan menjadi nomor dua, bahkan terpinggirkan.
“Oligarki bisa dari kalangan pemegang kekuasaan itu sendiri yang berpotensi melahirkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan keinginannya, yang melindungi kepentingan-kepentingannya. Pemerintahan Oligarkis cenderung akan melahirkan atau memproduksi kebijakan-kebijakan – dalam konteks ekonomi -- yang memenuhi kepentingan oligopolis.” jelas Prof. Edy Suandi yang saat ini menjabat Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta di acara yang bertempat di Ballroom Swiss Bellin Saripetojo Surakarta itu.
Rektor UWM menyebutkan penelitian yang dilakukan oleh Miar (2019) mengungkapkan bahwa industri makanan dan minuman di Indonesia dikuasai oleh 4 perusahaan dengan pangsa pasar lebih dari 87%, yang perkembangan dari tahun ke tahun relatif tidak berubah. Penguasaan ini mengkategorikan industri makanan dan minuman di Indonesia sebagai pasar oligopoli. Dengan kekuatan seperti ini, Oligopolis juga bisa mengatur pasar dan bahkan kebijakan pemerintah untuk melanggengkan penguasaan pasarnya.
Hal yang demikian terjadi juga beberapa industri utama lainnya seperti industri rokok, industri kendaraan bermotor, industri telekomunikasi, dan seterusnya. Konsentrasi pasar seperti ini mengkreasi konsentrasi kekayaan yang melahirkan Oligarki. Ketika Oligarki berhasil menguasai atau mengatur penguasa, maka Oligopolis dengan segala fasilitas keuntungan yang dimilikinya akan aman dan langgeng.
Data Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS, 2022) menunjukkan, dari 494 juta rekening yang ada di perbankan, dengan total nilai tabungan Rp 7.705 trilyun, sebanyak Rp 4.017 trilyun (52,1%) berasal dari 0,03% (126.665) rekening yang masing-masing rekening nilainya lebih besar dari Rp 5 (lima) milyar per rekening.
Prof. Edy Suandi menjelaskan angka-angka penguasaan segelintir orang atas simpanan di perbankan ini dapat dipastikan under estimate. Hal tersebut mengingat seorang pemilik rekening, terlebih lapisan atas dalam struktur pendapatan masyarakat, umumnya tidak hanya memilik satu rekening. Artinya, ketimpangan dalam distribusi simpanan masyarakat di sektor perbankan jauh lebih tinggi dari yang tergambarkan diatas. Kesenjangan ini akan terus berlangsung manakala struktur kekuasaan yang oligarkis dan struktur ekonomi yang oligopolis berdaya kuat mempengaruhi kebijakan dari pengambil keputusan. Struktur kekayaan masyarakat akan status quo, bahkan semakin timpang.
Prof. Edy Suandi menambahkan data terbaru dari World Inequality Report (WIR) tahun 2021 juga menyebutkan jika Indonesia masih memiliki masalah ketimpangan yang serius. Menurut publikasi dari WIR (2021), dari seluruh distribusi pendapatan, 10 persen populasi menguasai 48 persen pendapatan, dan masyarakat 50 persen terbawah hanya mempunyai 12,4 persen share of total atau hanya menguasai 12 persen saja dari total pendapatan.
Segelintir usaha besar konglomerat (UBK) memiliki peran dominan dalam kontribusinya pada PDB, yang sekaligus menggambarkan ketergantungan perekonomian nasional yang tinggi pada sedikit pelaku ekonomi tersebut.
“Dalam pola-pola tersebut (konsentrasi usaha dan penguasaan aset), maka perekonomian Indonesia menjadi sangat rentan.” jelas Prof. Edy Suandi
Dengan struktur ekonomi dan kekayaan yang demikian, tidak mengherankan upaya menurunkan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di masyarakat semakin sulit. Angka kemiskinan di Indonesia saat ini masih tetap dalam batasan yang besar secara absolut, yakni berkisar angka 26-27 juta jiwa.
Sepanjang pemerintahan Soeharto dan rezim-rezim selanjutnya, isu pemerataan, khususnya dikaitkan dengan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat selalu muncul.
Dalam pemaparannya Prof. Edy Suandi menyebutkan Angka Gini Ratio, dari data statistik sejak pertengahan 1970-an, dibandingkan dengan angka saat ini mengalami meningkat, yang berarti ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Pada tahun 1976 tersebut Indeks Gini sebesar 0,353, meningkat pada tahun 1996 sebesar 0,351, dan data terakhir Maret 2022 sudah mencapai 0,384.
“Angka-angka ini menunjukkan bahwa tidak mudah untuk memeratakan pendapatan dalam masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena mindset kita adalah pertumbuhan ekonomi itu penting, diletakkan diatas pemerataan.” tegas Prof. Edy Suandi.
Prof. Edy Suandi menyoroti praktik oligarki berdampak pada tatakelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan oligark, serta tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki bangsa, telah melestarikan, melanggengkan, bahkan mempertinggi, ketimpangan yang ada dalam masyarakat, dan inefisiensi dalam perekonomian.
Terkait hal tersebut Rektor UWM menekankan perlunya kepemimpinan yang kuat, jujur, dan berani keluar dari kendali oligark dalam mengambil keputusan yang berorientasi pada pewujudan tujuan nasional, dan menolak pengaruh-pengaruh kekuatan ekonomi-politik yang bertentangan dengan kepentingan rakyat banyak.
“Selama kepemimpinannya sendiri memiliki vested interest dan tersandera oleh berbagai kepentingan dan kekuatan politik, maka persoalan terkait Oligarki tetap akan melingkupi bangsa ini.” tandas Prof. Edy Suandi.
Untuk itu Prof. Edy Suandi memandang pentingnya memberikan pendidikan politik kepada publik, untuk memanfaatkan setiap proses pemilihan umum untuk memilih kandidat yang integritasnya betul-betul diyakini baik, utamanya untuk pemilihan pejabat eksekutif - legislatif di daerah dan Pusat.
Dalam konteks pengurangan kemiskinanan dan menurunkan ketimpangan sebagai dampak kebijakan oligarkis, Prof. Edy Suandi menegaskan perlunya langkah-langkah revolusioner dan mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah untuk lebih berpihak pada rakyat banyak. Misalnya bagaimana investasi-investasi diarahkan pada bidang yang memiliki multiplier effect langsung atau tidak langsung bagi penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya sektor-sektor usaha ekonomi mikro sehingga pendapatan mereka meningkat, dan memperkecil ketimpangan yang ada.
“Kalau kita ingin mendorong terjadinya perubahan kebijakan yang lebih pro-pemeraataan (dan pro-poor), harus ada by design.’ pungkas Prof. Edy Suandi.
