Home
news
Warga Anggap Aib, Kekerasan Domestik Tidak Dipolisikan

Warga Anggap Aib, Kekerasan Domestik Tidak Dipolisikan


Selasa, 2022-06-14 - 11:02:00 WIB

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan domestik masih dianggap sebagai aib, dan para korban beserta keluarganya di Yogyakarta cenderung merahasiakan dan tidak melaporkan ke aparat kepolisian tindak kekerasan tersebut. Sikap tertutup itu menjadikan kasus kekerasan rumah tangga tersusun rapi dalam “kotak pandora”. Padahal kasus demikian cukup tinggi, kejadiannya bisa mencapai 700 kasus per tahun.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) Laili Nur Anisah S.H., M.H menyatakan, masyarakat bersama perangkat desa perlu menyadari bahwa menutup rapat tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak menyelesaikan masalah.

“Masyarakat perlu memiliki kesadaran terhadap pentingnya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, terlebih perangkat desa yang menjadi rujukan dalam menyelesaian masalah untuk warganya,” dia Selasa (14/6/2022).

Mengutip data yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DIY, Laili Nur Anisah menegaskan, angka kekerasan dalam rumah tangga di provinsi DI. Yogyakarta mencapai 700 kasus setiap tahunnya. Jumlah kejadian yang sebenarnya diperkirakan melebihi angka tersebut.

“Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi di Provinsi DI. Yogyakarta, tetapi para korban tidak melaporkan ke aparat,” kata dia.

Terdapat empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.  “Dari data kekerasan rumah tangga di Yogyakarta, kasus terbanyak kekerasan penelantaran rumah tangga dan kekerasan fisik.”

Laili Nur Anisah menyatakan, bentuk-bentuk kekerasan rumah tangga itu telah disosialisasikan dan didiskusikan dengan warga dalam pengabdian masyarakat di Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulonprogo dihadiri oleh perangkat desa antara lain Kepala Desa, Dukuh, Ulu-lu, Kamituwa, Carik, Jagabaya, Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa dan Anggota PKK.

Acara itu diselanggarakan di Balai Desa Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulonprogo pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, dengan tema Pemahaman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menjawab pertanyaan warga dalam dialog tentang cara-cara penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan RT/RW, dia menyatakan, korban dan keluarga serta apparat desa perlu sepakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga sudah merupakan wilayah publik. Ini diperkuat dengan adanya undang-undang dan peraturan turunannya, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Problem dalam penanganan kasus ini, para korban dan keluarga tidak bersedia untuk membuka masalahnya ke publik atau melaporkan ke apparat penegak hukum. Karena kasus itu dianggap sebagai aib dan harus dirahasiakan.

“Kasus kekerasan rumah tangga dikategorikan wilayah publik didasarkan adanya perundangan yang mengatur tentang ancaman dan sanksi pidana penjara 5 tahun ke atas untuk kekerasan fisik, 3 tahun ke atas untuk kekerasan psikis, 5 tahun ke atas untuk kekerasan seksual dan 3 tahun ke atas untuk penelataran rumah tangga,” kata dia.

Dia berharap, warga dan perangkat desa Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulonprogo memahami penjelasannya, dan mereka komitmen untuk menekan terjadinya kasus kekerasan dan menangani secepatnya apabila terjadi kekerasan rumah tangga.

. 

 


Share Berita


Komentari Berita