Home
news
Undang-Undang Hak Cipta Harus Memberikan Manfaat bagi Masyarakat

Undang-Undang Hak Cipta Harus Memberikan Manfaat bagi Masyarakat


Sun, 2021-04-11 - 12:05:47 WIB

Ujian Promosi Doktor M.Zaki Sierrad

Foto bersama usai Ujian Terbuka Promosi Doktor Muhammad Zaki Sierrad, SH., CN., MH (Jas Hitam tengah), Rektor UWM (Jas Putih), beserta pimpinan UWM, Promotor dan Penguji, Jumat (9/4/2021) di FH UNTAG/Foto: Istimewa

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 UUHC mengandung maksud yang bertentangan atau memiliki kontradiksi dengan konsep dan istilah perjanjian jual putus yang juga disamakan dengan istilah pengalihan tanpa batas waktu. Pembentuk UUHC bermaksud untuk memberikan perlindungan Hak kepada Pencipta, khususnya bagi pencipta lagu dan pengarang buku Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Jangka waktu 25 tahun adalah waktu yang cukup lama yang dalam kurun waktu selama itu bisa terjadi beberapa hal seperti best seller, keadaan tidak dieksploitasi dan keadaan kompensasi yang tidak adil.

Pernyataan itu dingkapkan Muhammad Zaki Sierrad, SH., CN., MH Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Widya Mataram (UWM) dalam Ujian Promosi Terbuka Program Studi Hukum Program Doktor, Jumat (9/4/2021) di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Turut hadir dalam acara tersebut Pimpinan UWM, Gubernur Jawa Tengah dan para kolega.

 

Didepan penguji, Zaki memaparkan disertasinya dengan judul Rekonseptualisasi Peralihan Kepemilikan Hak Cipta melalui Perjanjian Jual Putus atas Ciptaan Buku. Ia mengatakan, Pasal 18 UUHC mengandung konsep tentang peralihan kepemilikan Hak Cipta yang dapat dilakukan melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu.

 

Zaki mengatakan, Pasal 18 UUHC dan Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) telah memberikan persoalan kontradiksi yang seharusnya tidak diperbolehkan terjadi dalam suatu sub sistem hukum sehingga penting untuk dilakukan pemahaman yang mendalam mencakup aspek teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas yang ada dalam sistem hukum Hak Cipta yang berlaku di Indonesia.

 

“Pemahaman mendalam tersebut bermanfaat untuk rekonseptualisasi konsep peralihan kepemilikan Hak Cipta dapat dilakukan melalui perjanjian jual putus,” ungkap Zaki, Doktor ke-23 di Program Studi (Prodi) Hukum Program Doktor dengan Promotor Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum itu. Zaki lulus dengan IPK 3,96 predikat Sangat Memuaskan.

Rekonseptualisasi, Zaki membeberkan, dapat diartikan mengkonsep kembali konsep peralihan kepemilikan Hak Cipta melalui Perjanjian Jual Putus, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUHC agar dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat berdasarkan Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham dan Teori sistemnya Sudikno Mertokusumo dan Lawrence Friedman.

“Perjanjian jual putus harus dilaksanakan dalam kerangka memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada pengarang. Dalam rangka menjamin adanya kebahagaiaan tersebut maka perjanjian jual putus harus diatur sesuai dengan sistem hukum yang sudah berlaku dan menjadi kebiasaan di dalam praktek di negara yang sudah kokoh sistem hukum Hak Ciptanya,” terangnya.

Dosen FH UWM itu mengungkapkan, sumbangsih yang diberikan kepada masyarakat salah satunya adalah melalui Biro Pelayanan dan Konsultasi Hukum (BPKH), bersama dosen-dosen melakukan advokasi persoalan hukum,” sebut Zaki.

Zaki menegaskan hal itu linear dengan konsep hamemayu hayuning bawana, yaitu berdarma bakti untuk perbaikan masyarakat yang juga seiring dengan visi dan misi UWM dan pendirinya dalam memajukan masyarakat melalui dunia pendidikan.

©HumasWidyaMataram


Share Berita


Komentari Berita