Home
news
Subsidi Upah bagi Pekerja Formal Dorong Perekonomian Nasional

Subsidi Upah bagi Pekerja Formal Dorong Perekonomian Nasional


Sabtu, 2020-08-22 - 15:18:48 WIB

Bantuan Subdisi Upah (BSU) yang tengah dipersiapkan pemerintah akan meringankan para pekerja di sektor formal yang pendapatannya mengalami penurunan selama masa pandemi Covid-19. Di sisi lain, program tersebut juga dapat mendorong perekonomian nasional. Hal itu disampaikan oleh Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec, Rektor Universitas Widya Mataram (UWM), dalam kajian secara virtual dengan Media Kedaulatan Rakyat pada Sabtu (22/8/2020).

Kajian dilakukan dengan menyoroti headline pada media cetak Kedaulatan Rakyat edisi 22 Agustus 2020 tentang BSU yang akan diberikan kepada 7,5 juta pekerja formal yang telah memenuhi syarat dari angka 15,7 juta data yang diajukan kepada pemerintah.

“Pemberian subsidi ini merupakan program yang baik sepanjang produksi kita juga berjalan. Dalam kondisi saat ini program subsidi upah tersebut jelas akan membantu pekerja formal terdampak, karena selama ini yang banyak dibantu masyarakat informal,” papar Prof. Edy.

Menurut Anggota Parampara Praja Pemda DIY itu, dalam pemberian subsidi dibutuhkan akurasi data penerima. Namun untuk data pekerja formal ini relatif lebih mudah, akurat, dan dapat dipercaya karena menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan. Dengan ketersediaan data, maka harus segera dilakukan karena perekonomian di Indonesia membutuhkan stimulus untuk menaikkan daya beli. Dalam pelaksanaannya pun tetap diperlukan pemantauan supaya tidak salah sasaran.

Dalam aspek kesiapan sektor produksi, adanya subsidi upah akan mendorong naiknya konsumsi masyarakat, dan sektor produksi akan cenderung mengikuti. Menurut mantan Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) itu, ketika produksi lamban, maka akan memicu inflasi, dan bisa jadi pemerintah akan melakukan impor yang tidak memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dengan demikian program ini harus segera direalisasikan kepada pekerja yang benar-benar mengalami kekurangan sehingga belanja kebutuhan akan meningkat yang mampu menimbulkan multiplier effect dalam perekonomian nasional.

“Secepat apapun dana subsidi dikucurkan, protokol kesehatan menghadapi Covid-19 harus tetap diperhatikan sehingga bersamaan dengan bergeraknya perekonomian tidak menimbulkan peningkatan kasus penyebaran Covid-19,” tutupnya.

©HumasWidyaMataram


Share Berita


Komentari Berita