Home
news
Presiden Bisa Mengawasi KPK

Presiden Bisa Mengawasi KPK


Rabu, 2020-01-22 - 09:01:28 WIB

 

YOGYAKARTA-Keberadaan Dewan Pengawas KPK masih menjadi polemik di masyarakat. Ada yang menilai keberadaannya mengurangi kewenangan lembaga tersebut karena gerak semakin terbatas.

Pengawasan lembaga antirasuah tersebut sebenarnya bisa dilakukan oleh Presiden sehingga tidak perlu Dewan Pengawas. Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, Kelik Endro Suryono SH MHum. Dirinya sejak awal memang tidak sepakat adanya Dewan Pengawas. Kewenangan KPK menjadi berkurang misalnya dalam hal penyadapan.

”Untuk menyadap saja perlu proses berjenjang menunggu izin dari Dewan Pengawas. Hal ini sangat merugikan KPK dan rentan terjadi konflik kepentingan,” ujar Kelik. Menurutnya keberadaan Dewan Pengawas membuat KPK sulit bergerak padahal harus bekerja keras menghadapi orang-orang yang punya kekuatan dan kekuasaan.

Mereka berhadapan dengan orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan namun menyalahgunakan kekuasannya untuk kepentingan diri sendiri maupun kelompoknya. Dirinya menegaskan, perlunya memberi kewenangan KPK bertindak sesuai kewenangan yang dimiliki. Namun, ada kekuatan politik yang merasa terganggu dengan kewenangan KPK.

Kekuatan politik itu memaksa agar ada Dewan Pengawas. ”KPK harus berada di bawah Presiden langsung dan yang mengawasi juga Presiden. Saya tidak yakin keintegritasan orang-orang di Dewan Pengawas, ukurannya integritas apa. Bisa saja suatu saat berubah,” ujarnya.

Kendati demikian ia menyarankan semua pihak untuk menunggu dan melihat proses yang sedang berjalan. Pemberantasan korupsi menjadi komitmen semua pihak dan pemerintah harus berada di depan. Ia optimistis ketika presiden memiliki komitmen kuat memberantas korupsi, KPK pasti akan bertindak sesuai jalurnya. (D19-64)

(Pernah dimuat pada laman https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/214373/presiden-bisa-mengawasi-kpk#.XierKGjPwIg.whatsapp 20 Januari 2020)


Share Berita


Komentari Berita