Home
news
Perguruan Tinggi Harus Ciptakan Gerakan Pengendalian Konsumsi Rokok

Perguruan Tinggi Harus Ciptakan Gerakan Pengendalian Konsumsi Rokok


Sabtu, 2021-03-20 - 14:20:31 WIB

Pengendalian perokok pemula tidak bisa hanya dimulai dari lingkungan kampus. Kampus harus mempelopori dan menciptakan gerakan pengendalian konsumsi rokok. Edukasi harus dilakukan sedini mungkin dengan didukung sikap proaktif para pendidik untuk mencegah anak-anak mengonsumsi rokok. Hal itu dikatakan Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) sebagai pembicara Fokus Grup Diskusi yang digelar Lembaga Pemberdayaan Sosial Indonesia atau Indonesia Institute For Social Development (IISD) secara virtual pada Jumat (19/3/2021).

Diskusi digelar dengan mengangkat tema Pentingnya Pelarangan Total Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) ROkok di Perguruan Tinggi untuk Mewujudkan Target Penurunan Prevalensi Perokok Pemulua dalam RPJMN 2020-2024. Turut menjadi bagian dari acara tersebut Dr. Sudibyo Markus Advisor IISD dan Dr. Entos, SP, MPHM selaku Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

“Ada kepentingan dari berbagai pihak yang mengalahkan hukum dan konstitusi. Ada spirit untuk mengendalikan prevalensi rokok, namun disisi lain ada peluang yang menstimulus perkembangan industri rokok yang melebarkan konsumen dari berbagai segmen termasuk mahasiswa,” papar Prof Edy, Wakil Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

Menurut Prof Edy, perokok dari segmen kalangan mahasiswa yang dianggap elit oleh masyarakat akan menjadi acuan masyarakat sehingga masyarakat juga mengonsumsi rokok. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) tahun 2019 merilis bahwa 40,6% pelajar di Indonesia (usia 13-15 tahun) pernah merokok. Sekitar 19,2% pelajar saat ini yang merokok, di antara jumlah tersebut, 60,6% bahkan tidak dicegah membeli rokok.

Mayoritas perokok, lanjut Rektor UWM , berada pada kategori miskin. Data WHO menyebut bahwa 80 persen atau 1.3 milliar perokok di dunia tinggal menetap di negara dengan pendapatan menengah dan miskin. Tobacco Control Support Center juga menyebutkan 70 persen perokok Indonesia di antaranya berasal dari kalangan keluarga miskin. Meskipun jika dibandingkan dengan negara lain, harga rokok di Indonesia terbilang murah, namun jika dilihat dengan metode Purchasing Power Pharity, maka harga rokok terhadap pendapatan masyarakat Indonesia tergolong tinggi, yaitu sekitar 2,9%. Meski demikian harga tersebut relatif masih mudah dijangkau oleh masyarakat.

Prof Edy menuturkan, rokok menjadi salah satu alokasi konsumsi prioritas bagi masyarakat. Kampanye anti rokok dianggap merugikan keuangan negara. Kelompok penolak kampanye anti rokok seringkali berdalih bahwa rokok telah menyumbang perekonomian negara yang sangat besar melalui pendapatan cukai rokok. Padahal yang sebenarnya justru nilai pendapatan dari cukai rokok jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh rokok.

“Melihat berbagai fakta tersebut, kampus tak seharusnya menjadi penonton dan pasif. Adanya dukungan regulasi semestinya memudahkan perguruan tinggi dalam menerapkan gerakan pengendalian konsumsi rokok. Kampus juga harus tegas untuk tidak memberikan peluang berkembangnya industri rokok dan melarang tegas sivitas akademka merokok di lingkungan kampus,” papar Prof Edy.

Anggota Parampara Praja Pemda DIY itu menegaskan kampus harus tegas menghentikan segala bentuk kerjasama dengan perusahaan rokok yang berbaru promotif. Kampus harus menjadi pelopor Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan menolak bantuan apapun dari industri rokok maupun unit turunannya.

©HumasWidyaMataram


Share Berita


Komentari Berita