Home
news
Percepatan Proyek Strategis Nasional dengan New Normal

Percepatan Proyek Strategis Nasional dengan New Normal


Senin, 2020-06-29 - 15:00:48 WIB

Tak Ingin 245 Proyek Nasional Mangkrak saat Pandemi Covid-19, bapak Presiden Joko Widodo menyatakan dalam beberapa kesempatan bahwa Proyek Strategis nasional Tetap Harus dilanjutkan.

Proyek Strategis Nasional diatur dalam Peraturan Presiden No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan beberapa peraturan perubahannya. Tentunya dengan melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) ,pemerintah berkeinginan untuk pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19 dan juga sebagai kelanjutan program strategis yang telah direncanakan sebelum adanya Covid-19.

"Walaupun saat ini kita tengah menghadapi pandemi tapi agenda-agenda strategis yang sangat penting bagi bangsa dan negara kita yang menjadi prioritas bagi kepentingan nasional tidak boleh berhenti dan tetap harus kita lanjutkan," kata Presiden dikutip dari channel Sekretariat Presiden.

Setidaknya saat ini ada sebanyak 245 Proyek Strategis Nasional. Menjadi strategis juga pemilihan dari sejumlah PSN tersebut yg harus diprioritaskan untuk dikerjakan lebih dahulu yg mampu mendorong pemulihan ekonomi dan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga setelah badai Covid-19 usai kita sudah siap dengan proyek proyek baik yg berjalan maupun sudah selesai sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

Keputusan bapak Presiden untuk melanjutkan proyek seperti dibidang pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga kesehatan tidak boleh dilupakan begitu saja meski saat ini pemerintah tengah fokus menangani pandemi Covid-19 adalah kebijakan yg baik dan harus kita dukung bersama sama dan perlu penjabaran dilapangan. Untuk proyek di bidang kesehatan misalnya dapat juga dijabarkan dengan pembangunan rumah sakit yg layak disetiap kabupaten atau kecamatan bahkan tingkat desa yg mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sehingga masyarakat akan terlayani dengan baik dibidang kesehatan, dengan rakyat yang sehat akan berdampak juga membantu percepatan pertumbuhan ekonomi.

Di samping proyek strategis dibidang kesehatan ,perlu juga melanjutkan infrastruktur dibidang moda transportasi sebagai sarana memudahkan hubungan antar daerah atau wilayah. Dengan kajian yang tepat dan cepat baik dari segi biaya dan kemanfaatannya yang dibutuhkan saat ini, maka skala prioritas pembangunan Proyek Strategis Nasional dapat bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat banyak. Era new normal, suka atau tidak suka akan kita jalankan meski ada pro dan kontra. Itu hal biasa dan sah sah saja berbeda pendapat yang dijamin oleh undang undang. Budaya baru atau era baru New Normal dalam kehidupan masyarakat bukan berarti pemerintah lepas tanggung jawab. Justru dengan New Normal ini pemerintah pusat maupun daerah tetap menjalankan kewajibannya dalam memanajemeni upaya pencegahan dan penanggulangan pandemik Corona/Covid-19, setidaknya sebagaimana termaktub dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dan hal yang terkait dengan pandemi covid-19 ini pemerintah sudah mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 Tentang Penetapan Status Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional.

Tentunya pelaksanaan kegiatan proyek dengan New Normal akan berpengaruh juga pada biaya proyek yang tadinya para kontraktor tidak menganggarkan protokol kesehatan. Namun saat ini mau tidak mau pelaksanaan dilapangan harus mengikuti protokol kesehatan agar proyek yang berjalan tidak menjadi area baru bagi penyebaran Covid-19.

Proyek infastruktur seperti proyek bandara , jalan, pelabuhan , proyek industri manufaktur dan industri yang berorientasi pada kesehatan dan proyek proyek strategis lainnya dapat selesai pada waktunya sehingga secara langsung maupun tidak langsung mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional.

 

(Sumber: Tribun Jogja, Selasa 9 juni 2020. Penulis R. Sujiastono, Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2017, Universitas Widya Mataram)


Share Berita


Komentari Berita