Home
news
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Desa Mandiri Budaya

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Desa Mandiri Budaya


Senin, 2021-03-08 - 00:25:58 WIB

Peningkatan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat menjadi salah satu tujuan dari Undang-Undang Keistimewaan DIY. Paniradya Kaistimewaan memiliki ketugasan untuk menyebarluaskan informasi mengenai Dana Kesitimewaan (danais). Aris Eko Nugroho, SP., M.Si selaku Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan mengungkapkan itu dalam perbincangan di Studio Podcast Kutunggu di Pojok Ngasem Universitas Widya Mataram (UWM), Jumat (5/3/2021). Podcast episode #011 tersebut mengangkat tema “Gerak Langkah Paniradya Kaistimewan dalam Masa Pandemi Covid-19”, bersama Host Puji Qomariyah, S.Sos., M.Si (PQ).

Dalam bincang santai tersebut banyak membicarakan aktivitas Paniradya Kaistimewan dalam pengelolaan Dana Kesitimewaan (danais) dan desa mandiri budaya terutama selama masa pandemi Covid-19. “Banyak program kerja yang sudah diterapkan di masyarakat akan tetapi belum banyak masyarakat yang tahu bahwa itu berasal dari danais,” jelas mantan Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY itu.

Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan itu mengatakan, ada tiga ketugasan utama dalam Paniradya, diantaranya penyiapan bahan Keistimewaan, perencanan dan pengendalian Keistimewaan, serta mengkoordinasikan urusan administrasi Keistimewaan. Dari segi program, Paniradya meluncurkan Desa Mandiri Budaya yang merupakan salah satu dari 11 program strategis Gubernur DIY.

“Jadi pertanyaan mengapa danais tidak turun ke desa itu dikarenakan pengalokasikannya perlu mempertimbangan beberapa tahapan. Dari izin Gubernur DIY sampai pada tahapan kalurahan merupakan proses sehingga baru kami laksanakan pada tahun 2021,” paparnya.

Target kami dalam RPJMD dalam satu tahun, lanjut Aris, terwujud lima desa mandiri budaya. Tahun ini sudah mencapai 10 desa mandiri budaya dengan masing-masing anggaran satu milyar. Dari anggaran tersebut diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi desa, menurunkan kemiskinan dan pengangguran.

“Kriteria untuk menjadi desa mandiri budaya minimal ada empat hal sesuai kajian dinas kebudayaan yaitu desa budaya, desa wisata, desa preneur, dan desa prima. Kebijakan Gubernur DIY memiliki cakupan luas lagi untuk melihat kriteria desa mandiri budaya seperti desa pangan, desa laut maritim, dan sebagainya” ujar Aris.

©HumasWidyaMataram


Share Berita


Komentari Berita