Home
news
Memajukan Kesejahteraan Umum, Perlu Orientasi Kebijakan

Memajukan Kesejahteraan Umum, Perlu Orientasi Kebijakan


Jumat, 2021-04-09 - 08:12:11 WIB

Rektor UWM

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec, Rektor UWM. (widyamataram.ac.id/foto: Dok. Humas UWM)

Sejak Indonesia meraih kemerdekaan hingga saat ini kesejahteraan masyarakat secara absolut telah mengalami peningkatan. Namun, di tengah peningkatan kesejahteraan tersebut, masih banyak juga yang tersendat-sendat peningkatan kesejahteraannya, bahkan masih hidup dalam kemiskinan, ataupun berada dalam posisi menganggur. Jika dilihat dari potensi Indonesia yang relative kaya sumber daya-nya, maka hal seperti ini tidak seharusnya terjadi. Demikian disampaikan Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) sebagai Keynote Speaker dalam Simposium Nasional Memajukan Kesejahteraan Umum yang diselenggarakan oleh Forum 2045 secara virtual melalui aplikasi zoom, Kamis (8/4/2021).

Diskusi dilakukan digelar secara paralel juga menghadirkan narasumber Prof. Dr. Ir. Marwan (Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Syiah Kuala), Dr. Zainal Arifin, SS, M.PdI, SH., MH (Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri), Drs. Agus Wahyudi, M.Si., MA., Ph.D (Kepala PSP UGM), dan Drs. Purnawan Hardiyanto, M.Ec. Dev (Ketua Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana).

Dijelaskan Rektor UWM tersebut, berdasarkan data Bank Indonesia (2020), Indonesia memiliki tingkat PDB terbesar di ASEAN US$ 1.1 trilliun dan tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia 2.3%, negara-negara OECD 1.6%, dan Uni Eropa 1.6% tahun 2019 (World Bank, 2020). Namun, secara perkapita Indonesia hanya US$ 4.135 yang lebih kecil dari PDB per kapita negara tetangga. Begitupun dengan GNI perkapita yang hanya US$ 4.050 pada tahun 2019.

Ukuran pembangunan, menurut Pakar Ekonomi itu, tidak hanya didasarkan pada perkembangan ekonomi dan perhitungan pendapatan nasional saja. Akan tetapi untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, setidaknya ada 8 Bidang Indikator yang dikaji BPS dalam melihat berbagai aspek kesejahteraan umum diantaranya bidang Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, dan Sosial lainnya.

Dalam aspek kesejahteraan, Prof Edy menjelaskan, peningkatan kesejahteraan di Indonesia ditandai dengan pemenuhan kebutuhan pokok (basic needs) yang semakin tinggi. Masyarakat yang kaya juga semakin banyak. Hingga Desember 2020, sebanyak 185.273 rekening masyarakat yang memiliki tabungan lebih besar dari Rp 2 miliar dan sebanyak 108.535 rekening tabungan masyarakat di atas Rp 5 milliar Hal ini tidak pernah terjadi pada masa dua atau tiga dekade yang lalu.

“Diperlukan orientasi kebijakan yang jelas untuk menghilangkan kemiskinan absolut ini, dengan kebijakan yang secara tegas berpihak dan mengarah untuk meningkatkan kesejahteraan lapisan bawah, dengan program-program Pendidikan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha,” ungkap Guru Besar Ilmu Ekonomi itu menuturkan.

Kebijakan yang dibuat, lanjut Prof Edy, seharusnya bukan untuk menghilangkan kemiskinan secara sementara, namun betul-betul permanen. Kebijakan dan upaya tersebut akan semakin cepat mewujud jika ada political-will dan political action disertai upaya menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kebijakan akan sulit berpihak pada lapisan bawah jika pemerintahan masih belum bersih, dan ada kepentingan yang bercokol (vested interest) sehingga menimbulkan praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan, seperti praktik yang bersifat kolutif dan koruptif, serta pembuatan kebijakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan,” terang Wakil Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah itu.

©HumasWidyaMataram


Share Berita


Komentari Berita