Home
news
Melibatkan Asosiasi sebagai Strategi dalam Membangun Kerjasama Luar Negeri

Melibatkan Asosiasi sebagai Strategi dalam Membangun Kerjasama Luar Negeri


Rabu, 2019-09-18 - 16:55:07 WIB

 

Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.,Ec mengatakan untuk tidak berpikir bahwa kita bisa melakukan engage terhadap seluruh masyarakat untuk kerjasama luar negeri pada Rabu (18/9/2019) dalam forum Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang digelar Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Pemda DIY di Hotel Grand Dafam Roham, Yogyakarta. 

“Ilmu ekonomi mengatakan pengorbanan kecil untuk hasil besar itu salah, seharusnya pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil tertentu atau pengorbanan yang besar untuk memancing hasil sebesar-besarnya,” kata Edy sebagai narasumber acara. 

Narasumber lain yang juga dihadirkan Robby Kusumaharta Ketua Dewan Penasehat KADIN DIY dan Ina Hagniningtyas Krisnamurthi Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri RI. 

Menurutnya Edy, kerjasama tidak hanya dilakukan di level pusat , namun daerah juga bisa melakukannya dengan mengacu desentralisasi. Kerjasama luar negeri merupakan sebuah keniscayaan. 

“Dalam hal pelibatan masyarakat, harus dilakukan berbasis komunitas, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat yang tidak menyuarakan pendapat,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Edy menyampaikan strategi yang dilakukan dengan melibatkan berbagai asosiasi yang mewakili sebagian kecil kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sebenarnya pemerinta provinsi (Pemprov) DIY sudah melakukan hal tersebut, hanya tinggal mengoptimalkan. Dalam setiap kunjungan kaitan kerjasama Pemprov harus melibatkan pihak luar pemprov yang asosiasi dari komunitas bidang tertentu. 

Sementara itu dari sisi bisnis, Robby lebih melihat kerjasama luar negeri ini dari perspektif pelaku usaha tehadap peluang kerjasama di sektor perdagangan dengan mitra kerjasama Pemda DIY di luar negeri. 

“Semua kerjasama belum memberikan kemanfaatan bagi Indonesia baik dari sisi sumber daya manusia, transfer teknologi dan pertumbuhan ekonomi nasional,” papar Robby. Bisnis internsional harus tinduk pada peraturan domestik, regional dan regulasi negara tujuan. 

Berdasarkan keterangannya, dalam setiap perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement, pemerintah harus menyiapkan langkah pengamanan untuk potensi domestik. Hal yang harus disegerakan adalah mengoptimalkam standar nasional Indonesia. 

©HumasWidyaMataram


Share Berita


Komentari Berita