Home
news
KY Memerlukan Dukungan Masyarakat

KY Memerlukan Dukungan Masyarakat


Jumat, 2021-11-19 - 15:46:21 WIB

Komisi Yudisial (KY) menjadi semacam macan ompong apabila tugas pengawasan terhadap hakim tanpa ditopang oleh peran masyarakat.

Dekan Fakultas Hukum UWM Kelik Indro Suryono, SH.M.Hum menyatakan, kinerja KY tidak bisa maksimal apabila para komisioner dan lembaganya bertindak sendiri dalam mengawasi para hakim.

“Tanpa peran serta masyarakat, Komisi Yudisial tidak dapat maksimal dalam menjalankan fungsinya,” kata dia, Kamis (18/11/2021) dalam workshop bertajuk “Sinergi Komisi Yudisial dan Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Perilaku Hakim,” yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial – Fakultas Hukum UWM.

Kegiatan itu dihadiri oleh Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Dr. Mulyadi, S.H., M.S.E dan diikuti oleh Perwakilan Akademisi dari sejumlah universitas di Yogyakarta, perwakilan akademisi dan mahasiswa hukum UWM, perwakilan Organisasi Advokat, Perwakilan NGO/ LSM, 12 perwakilan dari KY.

Kelik Indro Suryono menegaskan, tanggung jawab pengawasan hakim secara kelembagaan menjadi tugas KY. Substansi pengawasan berkaitan dengan implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Masalahnya KY sebagai lembaga publik tidak selalu efektif pengawasannya.

Menurutnya pengawasan terhadap hakim lebih efektif apabila KY dan masyarakat bersinergi. “Komisi Komisi Yudisial sebagai lembaga publik harus bersinergi dengan masyarakat untuk melakukan fungsi pengawasan hakim sesuai mandat konstitusionalnya agar fungsi pengawasan berjalan efektif dan maksimum.”

Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim Setjen Komisi Yudisial Dr. Mulyadi, S.H., M.S.E. menyatakan workshop menjadi langkah positif bagi KY dalam proses menyusun strategi dan melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim.

“Kami bekerja untuk menegakkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disepakati bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial,” kata dia.

Menurutnya, KY mengukur integritas hakim dari sisi apakah seorang hakim melanggar atau tidak terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

“KY dalam melakukan pengawasan terhadap hakim dari berbagai sudut pandang, di antara laporan masyarakat. Penerimaan laporan masyarakat tentang hakimmempunyai peran sangat penting dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim mengacu pasal-pasal Undang-Undang Komisi Yudisial,” ujar dia.

©WidyaMataram


Share Berita


Komentari Berita