Home
news
Jerat Hukum Atas Berita Bohong

Jerat Hukum Atas Berita Bohong


Sabtu, 2020-08-22 - 15:20:50 WIB

Akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan berita viral wawancara Anji dengan Hadi Pranoto, yang mana Anji menyebut Hadi Pranoto sebagai profesor dan ahli mikrobiologi yang mengklaim menemukan obat atau herbal antibodi Covid-19, dan telah menyembuhkan ribuan pasien dalam waktu 2-3 hari bahkan juga mengaku menyalurkan obatnya ke RS Darurat Wisma Atlet. Meski pernyataan tersebut telah dibantah Kepala Pusat Kesehatan TNI AD Mayor Jenderal Tugas Ratmono dan IDI juga menyatakan Hadi Pranoto bukan anggota kelompok pakar mikrobiologi, namun tayangan wawancara itu sempat menjadi viral dalam berbagai media sosial sebelum pada akhirnya dihapus oleh Anji sebagai pemiliknya. 

Berdasarkan hal tersebut maka Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid membuat laporan dan telah diterima oleh Polda Metro Jaya dengan nomor LP/4538/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, dengan pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. 

Dosen Hukum Universitas Widya Mataram, Erna Tri Rusmala R, SH., M.Hum mengatakan, informasi tersebut tentunya meresahkan dan membingungkan masyarakat, bahkan sangat banyak masyarakat yang mempercayai informasi itu sebagai alternatif untuk mengobati Covid-19. “Pelajaran berharga bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah mempercayai setiap informasi yang muncul melalui media sosial. Terlebih jika informasi terkait dengan kesehatan sebelum terbukti atau mengecek kebenarannya ke sumber resmi terpercaya seperti Kementerian Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan atau sebelum ada penjelasan secara resmi dari Negara, ” tutur Erna, pada Sabtu (22/8/2020). 

Menurut Erna, masyarakat perlu memahami bahwa setiap produk herbal yang akan diproduksi secara masal harus melewati kaidah penelitian yang benar dan melakukan uji klinis sesuai protokol yang disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pemanfatan internet khususnya media online sangat diminati masyarakat Indonesia, karena penggunaan media online lebih memudahkaan masyarakat untuk mencari informasi maupun berita dengan efektif dan efisien.

Hoaks dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta. Sedangkan menurut kamus bahasa Inggris, Hoax artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu. Istilah hoaks tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tetapi ada beberapa peraturan yang mengatur tentang berita bohong salah satumya dalam Pasal 28 UU ITE. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”, tetapi, apabila dicermati lagi UU ITE dan perubahannya khusus mengatur mengenai hoaks (berita bohong) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Bagaimana seandainya penyebaran berita bohong tersebut tidak mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik itu yang juga masih sering menjadi perdebatan. 

Penyebaran informasi atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita saja, melainkan siapa saja pengguna internet dapat menyebarkan informasi atau berita melalui media online. Hal ini mengakibatkan setiap orang bebas berekspresi dan menyebarkan informasi atau berita melalui media online yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut, apabila tidak hati-hati maka penggunaan media online justru mengakibatkan munculnya perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana ataupun melanggar hak keperdataan. Adapun rumusan delik yang mengatur tentang berita bohong melalui media elektronik atau online telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. 

Dikaitkan dengan kasus Anji, bahwa unsur setiap orang sudah terpenuhi dalam hal ini adalah Anji dan Hadi Pranoto kedua-duanya dapat dijerat hukum karena kedua-duanya melakukan perbuatan yang sama yaitu menyebarkan berita bohong melalui proses wawancara yang dilakukan melalui kanal Youtube milik Anji. Ancaman pidana pelanggaran Pasal 28 ayat (1) diatur dalam Pasal 45A, Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Demikian juga Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur mengenai berita bohong. Erna menambahkan, keberadaan KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang mengatur tentang berita bohong ini adalah sebagai ketentuan umum (lex generali) yang dapat melengkapi ketentuan yang ada dalam UU ITE, karena ketentuan yang ada dalam ITE adalah terbatas kepada informasi elektronik atau online

Di samping penyelesaian secara pidana, maka pihak-pihak yang telah dirugikan karena sebagai dampak akibat dari tindak pidana yang merugikan secara materiil tentunya dapat juga diajukan gugatan secara perdata agar kerugian yang dideritanya dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan di dalam hukum perdata maupun acara perdata pada umumnya sebagai lex generalie. Gugatan secara perdata dapat dilakukan baik atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

 

©HumasWidyaMataram

 


Share Berita


Komentari Berita