Home
news
Jangan Mengabaikan Putusan MK Dalam Penegakan Hukum

Jangan Mengabaikan Putusan MK Dalam Penegakan Hukum


Sabtu, 2022-01-15 - 13:54:34 WIB

Para penegak hukum harus membuka diri terhadap putusan-putusan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) RI agar praktik hukum di peradilan bisa relevan dan sejalan dengan perubahan hukum yang diputuskan oleh para hakim konstitusi. Jangan terkesan, para penegak hukum mengabaikan perubahan hukum yang berkaitan dengan hak-hak publik.

Dalam seminar tentang “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Norma Pidana” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (FH UWM) Yogyakarta, hakim konstitusi dan pembicara lain membuka tabir kepada para penegak hukum yang menjadi peserta tentang adanya putusan-putusan hukum berkaitan hukum pidana dari MK RI yang belum dipahami dan mendapat perhaitan mereka.

Para peserta yang mengikuti seminar di Hotel Grand Inna Malioboro, Yogyakarta, Sabtu (15/1/2022), dari kalangan penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan advokat. Peserta lainnya sebanyak 128 mahasiswa semester akhir FH UWM.

Paparan dari para pembicara menunjukkan, terdapat sedikitnya 45 putusan uji materiil berkaitan hukum pidana. Ketika para pemakalah menyampaikan data-data putusan, para peserta dibuat tercengang. “Wah banyak ya putusan MK berkaitan hukum pidana,” ujar seorang peserta.

Rektor UWM Prof.Edy Suandi Hamid menyatakan terjadi keniscayaan terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstiusi (MK) khususnya dalam perkara pidana.

“Putusannya menyangkut norma-norma hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, itu sangat penting bagi kepentingan publik, Masalahnya, putusan itu tidak serta merta dipahami oleh masyarakat,” kata dia saat membuka seminar tersebut.

Dengan fakta demikian, sosialisasi putusan perkara MK menjadi pekerjaan mendesak. Pelembagaan dari putusan itu untuk mendistribusikan ke masyarakat, perlu dipikirkan solusinya.

Prof Edy Suandi Hamid yang pernah berkunjung ke Mahkamah Konstitusi Federal (Bundesverfassung gericht) Jerman memandang sangat terkesan bagaimana lembaga MK tertua itu mengelola perkara dan putusan sehingga materi-materi putusan perkara bisa disosialisaikan secara cepat dan tepat ke seluruh stakeholders yang berkepentingan.

Hakim Konstitusi MK RI Dr. Suhartoyo,SH, MK menyatakan, MK Jerman yang dibentuk pertama di dunia merupakan kiblat lembaga sejenis di negara-negara lain termasuk di Indonesia. Sebagai pelopor, MK Jerman memiliki posisi kelembagaan yang kuat dan manajemen pengelolaan perkara serta putusan sangat memadai.

“Mahkamah Konstitusi Federal merupakan lembaga peradilan tertinggi, berfungsi memutuskan perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar.”

Dekan Fakultas Hukum Dr Kelik Endro Kelik Endro Suryono, SH., M.Hum menyatakan, pembahasan soal putusan-putusan MK RI berkaitan hukum pidana sangat penting untuk memberi pemahaman kepada para penegak hokum yang hadir dalam forum seminar. Kemudian forum itu memberikan pengalaman bagi para mahasiswa FH UWM tingkat akhir untuk mndapat pengalaman lapangan dan memahami perkembangan hokum tertentu, teruteama putusan-putusan dari hasil uji materiil terhadap undang-undang tertentu.

Seminar tentang implikasi putusan MK ini kerjasama antara Fakultas Hukum UWM dan Mahkamah Konstitusi RI. Para pembicara dosen UWM Dr. (Cand) Hartanto, SE.,SH.M.Hum, Dr. Suhartoyo, SH., MH (Hakim Konstitusi), Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH.,M.Hum (Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret).

©Humas WidyaMataram


Share Berita


Komentari Berita