Home
news
Hakim Konstitusi : Tidak Ada Celah Menghindari Putusan MK

Hakim Konstitusi : Tidak Ada Celah Menghindari Putusan MK


Sabtu, 2022-01-15 - 15:42:27 WIB

Putusan-putusan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang bersifat final, mengikat, dan eksekutorial menandakan perubahan hukum di dalamnya harus dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat, bukan hanya para pihak yang berperkara atau mengajukan gugatan uji materiil. Karena itu siapapun dan lembaga manapun tidak ada celah untuk menghindar putusan MK.

“Siapapun terikat dengan putusan-putusan hukum MK. Norma-norma lain dalam undang-undang yang terkait juga harus mengikuti perubahan yang tertera dalam putusan hukum di dalamnya. Masalahnya, sosialisasi putusan hukum itu belum keseluruhan sampai ke sana,” kata Hakim Konstitusi MK RI Dr. Suhartoyo.

Berbicara dalam seminar “Implikasi Putusan Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Norma Hukum Pidana” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM), Sabtu (15/1/2022), dia menyatakan subjek yang terkena putusan MK tidak terbatas. Berbeda dengan perkara perdata di peradilan umum, pihak yang harus melaksanakan putusan sebatas para pihak yang berperkara.

“Ketika perkara perdata di peradilan umum diajukan oleh pemohon, kemudian hakim memutuskan perkara itu, maka para pihak yang terkait saja yang terikat oleh putusan perdata itu. Sedangkan putusan hukum di Mahkamah Konstitusi berlaku universal, bagi seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga peradilan serta lembaga negara yang terkait lainnya di Indonesia,” kata dia.

Dalam kaitan dengan implikasi terhadap norma perundang-undangan yang terkait, menurut hakim tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, 2013, putusan MK secara otomatis mengubah norma di dalamnya.

“Putusan MK dapat berimplikasi pada perubahan norma hukum pidana khususnya rumusan tindak pidana maupun perubahan delik dalam tindak pidana termasuk tidak berlakunya suatu norma hukum pidana (dekriminalisasi).”

Soal sifat putusan MK yang eksekutorial atau langsung mengikat dan dilaksanakan, dia berpendapat, pola ini mirip dengan sifat hukum pailit. .Putusan perkara pailit di peradilan umum sifatnya mengikat dan berlaku sejak diputuskan, tidak perlu menunggu perintah eksekusi.

Dia mencontohkan kasus putusan pailit sebuah maskapai nasional. Ketika maskapai dipailitkan, para pilot sedang menerbangkan pesawat ke daerah tujuan penumpang. Ketika putusan pailit itu diketok oleh hakim perdata, pihak perusahaan itu mendapat saran dari pengacara mereka tentang sifat putusan pailit.

Respon manajemen maskapai langsung sosialisasi putusan pailit dan memerintahkan operasional perusahaan dihentikan. Maka para pekerja lapangan langsung menghentikan aktivitas, termasuk para pilot tidak berani untuk menerbangkan pesawat. Otomatis semua penerbangan dibatalkan atau dialihkan ke maspakai lain.

Logika sifat putusan MK lebih dari itu. “Ketika hakim memutuskan (sebelum diucapkan dalam siding terbuka), maka putusan hukum MK itu sudah mengikat dan otomatis dilaksanakan,” kata dia.

Suhartoyo menegaskan, kewenangan MK untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 memberikan pengaruh besar dalam bidang hukum. “Berbagai putusan MK telah mengubah sejumlah norma hukum pidana, baik formil maupun materiil,” kata dia.

Menurutnya dampak perubahan norma formil maupun materiil itu bisa tercermin dalam beberapa aspek pemaknaan baru atas norma yang berkenaan dengan unsur tindak pidana berupa perubahan rumusan pasal, perubahan kualifikasi delik dalam suatu tindak pidana, dan tidak berlakunya suatu norma pidana.

©Humas WidyaMataram


Share Berita


Komentari Berita