Home
news
Bedah Buku Mutualism & Brotherhood: Dimensi Moral Ekonomi Konstitusi Kita

Bedah Buku Mutualism & Brotherhood: Dimensi Moral Ekonomi Konstitusi Kita


Rabu, 2019-11-27 - 17:55:00 WIB

 

Isi buku berjudul Mutualism & Brotherhood: Dimensi Moral Ekonomi Konstitusi Kita karya Prof. Dr. Sri-Edi Swasono menunjukkan konsistensi berpikir dari penulisnya, yang ingin melihat dan mewujudkan sistem ekonomi berdasar nilai-nilai yang tumbuh, hidup, dan berkembang di Indonesia benar-benar diterapkan dalam kehidupan ekonomi Bangsa. Penulis juga ingin melihat sistem ekonomi yang mengedepankan kebersamaan, berasas kekeluargaan, yang bersatu dan berdaulat serta berkeadilan, eksis di tanah air.

Hal itu disampaikan Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) selaku pembedah dalam acara bedah buku karya Sri Edi Swasono tersebut pada Rabu (27/11/2019) di Ruang Ki Sarino Mangunpranoto Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST). Dalam acara tersebut turut hadir Rektor UST, akademisi, sejumlah tokoh dan pejabat negara.

“Sistem ekonomi yang juga ingin dilihat penulis adalah sistem ekonomi berdasar filsafat hidup Bangsa Indonesia, Sistem Ekonomi Pancasila. Tidak peduli apa pun namanya, namun substansinya adalah sejalan dengan nilai-nilai moral, sosial, dan karakteristik bangsa ini, sejalan pula dengan konstitusi, UUD 1945 dengan demokrasi ekonominya. Sayangnya harapan yang diinginkan penulis jauh dari realitas yang ada,” terang Edy.

Menurut Edy, praktik ekonomi liberal yang masif dan menyelimuti ekonomi Indonesia, bahkan termasuk dalam praktik pengajaran, justru dominan di negeri dengan basis filosofi dan ideologi Pancasila ini. Kemiskinan, ketimpangan, dan penguasaan aset di tangan segelintir pelaku ekonomi, lebih gampang dilihat. Tingkat ekonomi masyarakat jauh dari potensi yang sesungguhnya dimiliki sebagai akibat manajemen dan sistem ekonomi yang digunakan tidak sejalan dengan sistem ekonomi yang ada pada konstitusi kita.

Berbicara Ekonomi Konstitusi, lanjut Edy, pijakannya adalah Pasal 33 UUD 1945, yang juga menyiratkan paham demokrasi ekonomi. Karenanya dalam buku ini secara tegas menyuratkan “menyelamatkan pasal 33 berarti menyelamatkan paham demokrasi ekonomi”. Celakanya euforia demokrasi sempat mengancam pasal ini, dan pada masa transisi pemerintahan, partai-partai di parlemen juga menyentuh Pasal 33 ini untuk diamandemen. Walaupun Pasal 33 berubah, namun ini lebih bersifat penambahan dua ayat (dari tiga ayat sebelumnya), tanpa menyentuh sama sekali tiga ayat asli UUD 1945 tersebut. Hanya saja menurut penulis, dengan meletakkan Pasal 33 dalam Bab berjudul “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”, maka “kesejahteraan sosial” tidak lagi yang primus , tetapi tereduksi perannya, sekedar sebagai derivat dari perekonomian nasional. Sayangnya pasal 33 UUD 1945 ini dicibirkan oleh para ekonom neoklasikal yang masih saja merasa tidak terikat oleh ideologi nasional.

"Menurut hemat saya, sikap menafikan Pasal 33 UUD 1945 tersebut akan terus berlanjut. Itu hanya dianggap sesuatu yang suci di atas kertas dan retorika publik sepanjang kebijakan dan praktik ekonomi kita belum mengarah ke sana. Siapkah kita melakukan “audit” atas berbagai kebijakan dan praktik ekonomi yang terjadi, dan dilihat dari perspektif konstitusi Pasal 33 UUD 1945 ini?,” katanya sembari menegaskan dalam hipotesanya akan banyak ditemukan pengingkaran terhadap pasal tersebut.

Berdasarkan penjelasan Edy, masifnya praktik korupsi yang ada, bukanlah semata-mata karena keserakahan ataupun penegakan hukum yang rendah, namun bisa dipermudah karena kebijakan-kebijakan dalam perekonomian yang menyimpang dari ekonomi konstitusi yang membuat peluang korupsi menjadi terbuka.

“Sungguh pun demikian bukan berarti dalam perekonomian nasional Indonesia menolak mentah-mentah, misalnya, nilai liberal-kapitalistik. Mekanisme pasar tidak ditolak sebagai sistem alokasi, tetapi perlu ditata. Bisa saja elemen sistem dari luar diterapkan dalam perekonomian nasional, namun hal itu harus diadaptasi sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia, " terang mantan Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) itu.

Edy menyebutkan satu hal yang menurutnya masih kurang dikupas dalam buku ini adalah mengaitkan aspek-aspek aktual dalam perekonomian Indonesia dengan pendekatan sistem ekonomi Pancasila. Di sisi lain, buku ini bukan saja berbicara tentang normatif dari perekonomian Indonesia, namun juga “memotret” secara gamblang dan menguak realitas ekonomi nasional, yang membuat pembacanya berkesimpulan bahwa ada sesuatu yang salah dalam praktik ekonomi nasional selama ini.

Sementara dari Pembedah lain, Prof. Dr. Sudjito Atmoredjo mengatakan buku setebal 540 halaman itu berisi pemikiran lama maupun baru sebagai kesinambungan. Hal itu menunjukkan konsistensi penulis dalam pemikirannya, kokoh akar keilmuannya sekaligus terbuka dan dinamis dalam melihat perkembangan.

“Substansi buku ini sebagian besar tentang demokrasi ekonomi Indonesia yang dikaji dalam perspektif luas. Diawali dengan suatu pandangan mengenai pentingnya bangsa ini untuk kembali memperkuat nilai-nilai utama (core values),” kata Guru Besar Ilmu Hukum UGM itu.

Menurut Sudjito, core values Indonesia itu telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak nenek-moyang, generasi-generasi masa lalu, dan era-era keemasan seperti zaman Kerajaan Sriwijaya dan zaman Kerajaan Majapahit. Pancasila sebagai way of life merupakan sistem nilai yang mengakomodasi semua core values yang ditunjukkan penulis walaupun dalam rumusan berbeda.

Jika berbicara era revolusi industri 4.0, era inovasi disruptif, era destruktif kreatif dan istilah lain, Sudjito mengatakan bahwa penulis mengingatkan bangsa Indonesia teguh pada prinsip kerjasama dalam kebersamaan dan kekeluargaan. Melalui buku ini juga diingatkan ketika Indonesia digiurkan mengejar revoluasi industri 4.0, negara lain justru telah menyiapkan revoluasi industri 5.0 khususnya Jepang dengan membentuk Era Society 5.0 yang menggunakan pendekatan kemanusiaan. Era tersebut diyakini mampu menjadi era yang sanat sarat dengan peradaban manusia.

©HumasWidyaMataram


Share Berita


Komentari Berita